Sabtu, 18 Agustus 2018

CRI

Akun IdA resmi CRI berbahasa Indonesia

Lihat Website

IdA Kiriman CRI

  • Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat yakni CFIUS belum lama yang lalu memublikasikan rancangan undang-undang yang akan memperkuat Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang meninjau potensi investasi asing untuk memastikannya tidak membahayakan keamanan nasional.

    Ini adalah untuk pertama kalinya AS memperkuat fungsi CFIUS dalam sepuluh tahun terakhir. Selama beberapa tahun yang lalu, AS selalu membatasi modal asing dengan alasan yang mutlak, yaitu “demi keamanan nasional”. Sampai sekarang, AS selalu memelihara keunggulan mutlak di bidang-bidang politik, ekonomi, militer dan iptek, sehingga tiada negara mana pun yang bisa mengancam keamanan AS. Alasan “demi keamanan nasional” justru menonjolkan kekhawatiran AS yang takut daya saingnya di bidang industri dan inovasi iptek dilampaui negara-negara lain. Oleh karena itu, AS dengan seribu satu akal berupaya untuk mencegah lawannya memperoleh teknologi baru agar tidak bisa mengancam posisi monopoli dan hegemoni dirinya sendiri.

    Sejak memasuki tahun 2018, pemerintah AS sudah memveto beberapa transaksi merger, misalnya transaksi akuisisi perusahaan Broadcom Singapura terhadap Qualcomm, merger Ant Financial Services Group Tiongkok terhadap MoneyGram dan merger Da Bei Nong Group terhadap WaldoFarms AS, dengan alasan “melindungi keamanan nasional”. RUU CFIUS yang baru saja diluluskan Kongres AS telah memberikan mandat yang lebih luas kepada CFIUS untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap investasi modal asing di sektor-sektor iptek dan properti.

    Akan tetapi, definisi “keamanan nasional” selalu diragukan masyarakat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan. Pada bulan Mei lalu, pemerintah Donald Trump resmi memulai investigasi terhadap mobil dan onderdil impor dari luar negeri berdasarkan pasal 232. Aksi AS tersebut dicela sebagai penerapan definisi “keamanan nasional” secara lebih luas. Nancy McLearnon, Presiden dan CEO Organization for International Investment (OFII) menyatakan, investasi dan perdagangan kini semakin dipolitisasi. Ia mendesak AS agar menahan diri dalam hal “keamanan nasional” supaya tidak mengakibatkan lebih banyak ketidakpastian.

    Para analis berpendapat, pembatasan oleh AS terhadap modal asing yang berinvestasi di AS akan merugikan perkembangan perusahaan AS dalam jangka pendek sehingga mengurangi lowongan kerja. Jika dilihat dari jangka panjang, maka hal itu akan mengakibatkan dampak negatif yang menjangkau jauh bagi perkembangan industri dan inovasi iptek AS. Pada zaman globalisasi sekarang ini, perusahaan transnasional mempunyai aspirasi dan kebutuhan yang kuat dalam melakukan kerja sama investasi dan pertukaran teknologi, yang seharusnya tidak dibajak oleh pamrih para politisi.

    Akibat peningkatan pemeriksaan oleh AS terhadap investasi modal asing, perusahaan dari Tiongkok menjadi korban utama. Menurut statistik Rhodium Group New York, pada lima bulan pertama tahun ini, merger dan investasi langsung perusahaan Tiongkok di AS hanya tercatat US$ 1,8 miliar, atau menurun 92 persen dibanding periode sama tahun lalu. Angka itu merupakan rekor terendah dalam 7 tahun terakhir. Sebab utamanya ialah pemerintah AS telah memperketat pemeriksaan keamanan terhadap investasi modal Tiongkok.

    Berikut adalah salah satu fakta yang harus diakui negarawan AS: memperoleh teknologi maju adalah kebutuhan wajar bagi sebuah perusahaan. Perusahaan transnasional AS justru mewujudkan keunggulan teknologi melalui pembelian paten di seluruh dunia. Sama dengan perusahaan AS, perusahaan Tiongkok juga melakukan bisnisnya, termasuk membeli teknologi dan paten berdasarkan peraturan pasar. Tingkah laku pasar tersebut sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak jual-beli, juga sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Freedom of Contract. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal bagi AS yang menghalangi investasi perusahaan Tiongkok di AS dengan alasan “pembelian teknologi oleh perusahaan Tiongkok akan mengancam keamanan nasional”.

    Berkontras dengan AS, Tiongkok malah memberlakukan paket kebijakan keterbukaan. Pada bulan Juni lalu, Tiongkok mengumumkan daftar negatif akses pasar bagi modal asing edisi 2018, di mana pembatasan terhadap modal asing berkurang 15 pasal daripada 63 pasal yang diberlakukan pada tahun 2017. Di satu pihak Tiongkok tengah terus membuka pintunya kepada modal asing, di pihak lain, AS terus memberlakukan pagar tarif. Tiongkok atau AS, negara mana yang disambut modal asing? Jawabannya adalah jelas.
    Pemerintah AS terus meningkatkan ambang investasi modal asing di negerinya dengan alasan “keamanan nasional”. Pada hal pemerintah AS justru menggunakan alasan yang salah. Isolasionisme dan mentalitas perang dingin yang dipegang teguh oleh sejumlah negarawan AS justru musuh terbesar bagi keamanan nasional AS.
    Dikirim Rabu, 15 Agustus 2018 15:13 WIB.
  •  
    Dikirim Kamis, 09 Agustus 2018 13:04 WIB.
  • Mengenai Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak mengeskalasi persengketaan perdagangan, Tiongkok hari Jumat (3/8) mengumumkan akan memungut bea masuk terhadap produk AS senilai US$ 60 miliar pada empat tingkat yang berbeda dari 25% hingga 5%. Direktur Komisi Ekonomi Nasional Gedung Putih Larry Kudlow melontarkan komentar kepada berbagai media, selain memperingatkan bahwa “ sebaiknya Tiongkok jangan menilai rendah kemampuan Presiden Donald Trump untuk menunaikan komitmennya atas perdagangan”, dia juga menyatakan bahwa AS akan dengan secepatnya membentuk aliansi untuk menanggapi “aksi perdagangan yang tidak adil” Tiongkok.

    Mengenai aliansi, Larry Kudlow mengatakan, belakangan ini AS dan Eropa sedang mengusahakan tercapainya persetujuan perdagangan, dan diperkirakan akan tercapainya kesepakatan perdagangan dengan Meksiko dengan secepatnya.
    Terpaksa dikatakan bahwa Larry Kudlow “berkhayal” atas apa yang disebut aliansi tekanan, bahkan memberikan “hullucinogen” kepada AS.

    Kecuali dipaksa, negara-negara tersebut nampaknya tidak beralasan untuk merugikan kepentingan negara sendiri untuk bergabung dengan aliansi yang disebut Larry Kudlow.
    Memang benar, apabila komunitas utama, seperti Tiongkok, AS, Uni Eropa dan Jepang duduk setara untuk mengadakan konsultasi mengenai reformasi atas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), guna menjamin sepenuhnya operasi normal sistem perdagangan multilateral, agar bentrokan perdagangan dapat diselesaikan secara efektif dalam lingkup WTO, tetapi bukan secara sembarangan menerapkan undang-undang domestik, bahkan mengenakan bea masuk secara menghukum, maka seluruh dunia akan mendapat manfaatnya. Inilah arah perkembangan konstruktif, tetapi bukan apa yang disebut aliansi tekanan terhadap Tiongkok.
    Dikirim Minggu, 05 Agustus 2018 07:58 WIB.
  • Belum lama berselang AS mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 25 persen daripada 10 persen semula terhadap produk senilai US$ 200 miliar yang diimpor dari Tiongkok.


    Komisi Tarif Dewan Negara Tiongkok kemarin (3/8) mengambil keputusan untuk mengenakan tarif yang berbeda yang masing-masing sebesar 25 persen, 20 persen, 10 persen dan 5 persen terhadap produk senilai US$ 60 miliar yang diimpor dari AS.


    Jadwal pemberlakuan tarif tambahan tersebut akan tergantung pada aksi AS. Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan, tingkat tarif tambahan yang akan diberlakukan Tiongkok tersebut adalah tindakan pembalasan yang rasional dan menahan diri.


    Tiongkok berhak untuk memberlakukan pembalasan lainnya berdasarkan aksi apa yang akan diambil AS. Pembalasan Tiongkok tersebut termasuk tindakan yang terpaksa. AS mengumumkan daftar pengenaan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap produk Tiongkok senilai US$ 200 miliar pada 11 Juli lalu.


    Sejak itu, Tiongkok terus melakukan pertimbangan yang berhati-hati terhadap tindakan pembalasan yang akan diambil Tiongkok demi menjaga kepentingan perusahaan dari kedua negara. Dua hari yang lalu, AS di satu pihak menyatakan akan melakukan perundingan dengan Tiongkok, di pihak lain malah menyatakan akan menaikkan tarif tambahan menjadi 25 persen dari 10 persen semula.


    Tindakan AS yang memberikan tekanan secara maksimum kepada lawannya jauh sebelumnya sudah diketahui masyarakat internasional, maka keputusan AS tersebut tidak menimbulkan kegegeran, malah ditanggapi dingin. Namun bagi Tiongkok, tindakan AS yang terus meningkatkan tekanannya telah merugikan kepentingan Tiongkok dan rakyatnya.


    Tiongkok mau tak mau harus mengambil tindakan pembalasan menurut UU Perdagangan dengan Luar Negeri, Peraturan Tarif Ekspor Impor serta hukum internasional. Tiongkok berbuat demikian justru untuk mencegah perang dagang meningkat, bertanggung jawab terhadap rakyat, dan juga adalah untuk membela kepentingan bersama mancanegara dunia.


    Perang dagang tidak menghasilkan pemenang pihak mana pun. Oleh karena itulah, Tiongkok mengambil tindakan pembalasaan tersebut dengan berlandaskan pada perimbangan kesejahteraan masyarakat, daya tahan perusahaan dan operasional rantai industri global. Keputusan Tiongkok tersebut telah menunjukkan prinsip yang rasional, menahan diri, luwes dan akurat.


    Pertama, Tiongkok melakukan “baku tembak” dengan Trump yang memainkan “strategi orang gila”, melainkan terus berorientasi pada kepentingan rakyat, membalasnya secara terpadu, berusaha menurunkan pengaruhnya terhadap masyarakat dan perusahaan.

    Kedua, Tiongkok mengenakan tarif yang berbeda terhadap produk endemik AS senilai US$ 60 miliar dari 5.207 kategori. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan pengaruh produk AS terhadap kehidupan masyarakat dan produksi perusahaan Tiongkok. Tujuannya adalah dapat secara semaksimal mungkin mengurangi dampaknya, dan telah sepenuhnya menunjukkan keluwesan kebijakan tersebut.


    Sementara itu, tarif dalam empat tingkat tersebut juga merupakan pukulan presisi setelah mempertimbangkan secara teliti mengenai pengaruh produk impor dari AS. Tak peduli AS mengenakan tarif tambahan terhadap produk Tiongkok senilai US$ 50 miliar atau 200 miliar, tak peduli tarif sebesar 10 persen atau 25 persen yang akan diberlakukan, Tiongkok sudah melakukan persiapan yang penuh.


    Tiongkok mengeluarkan tindak balas berdasarkan pertimbangan dari situasi keseluruhan Tiongkok dan AS. Di satu pihak AS terus meningkatkan tekanan dan melakukan ancaman, di pihak lain Tiongkok sudah mempersiapkan diri. Tiongkok mempertahankan prinsip melakukan negosiasi dengan berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan sama derajat.


    Tiongkok dan AS adalah dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Siapa yang terus berperan sebagai stabilisator ekonomi dunia, dan siapa lagi yang berperan sebagai pengacau? Jawabannya sudah diketahui umum.

    Dikirim Sabtu, 04 Agustus 2018 14:04 WIB.
  • Dikirim Selasa, 31 Juli 2018 16:50 WIB.
  • Yang Disebut dengan “Agresi Ekonomi” Adalah Pergesekan Perdagangan Tiongkok-Amerika kini sedang mengarah kepada perang dagang. Selama tiga bulan belakangan ini, Amerika kembali memancing peperangan dan berulang-kali mengancam untuk menambah tarif bea masuk terhadap komoditas Tiongkok yang dieskpor ke AS senilai puluhan bahkan ratusan milyar dolar AS. Dasar dibalik serangkaian provokasi yang tidak masuk akal tersebut berasal dari konsep sensasional yang direkayasa pemerintah AS, yaitu “Agresi Ekonomi”.

    Apabila berdasarkan standar “Agresi Ekonomi” yang dituduhkan AS, maka saat ini Amerika telah mengagresi sebagian besar negara di dunia. Untuk melindungi hegemoni dan kepentingan “preferensial AS”, Gedung Putih memerangi semua negara, baik sekutu maupun musuh, baik ekonomi berkembang maupun ekonomi terbelakang.
    Dikirim Jumat, 06 Juli 2018 18:23 WIB.
  • Menurut laporan survei yang diumumkan Rasmussen Reports, badan survei independen AS, 1 per 3 responden berpendapat bahwa mungkin terjadi perang saudara ke-2 di AS dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu, laporan PBB mengenai kondisi kemiskinan dan ketidakadilan AS menyebutkan, kebijakan penurunan pajak sebesar US$ 1,5 triliun yang dilunucurkan pemerintah Donald Trump akan menghasilkan banyak orang kaya, sehingga lebih-lebih menimbulkan kesenjangan antara miskin dan kaya di AS.

    Padahal, politik luar negeri Donal Trump juga banyak dikritik dunia saat ini.

    Rogue Kagam, periset senior yang juga disebut sebagai ahli teori kebijakan diplomatik proteksionisme baru dari Brookings Institution AS baru-baru ini dalam artikelnya mengingatkan bahwa AS berkemungkinan menjadi negara keji adidaya. Dia menunjukkan, mengenai perdagangan internasional, persetujuan nuklir Iran, anggaran belanja defensif NATO dan masalah Korut, Trump berani melanggar komitmen yang dilakukan presiden AS sebelumnya yang dilakukan di atas dasar moral dan strategis, hanya untuk memaksakan dunia tunduk kepadanya, meski dalam sementara waktu saja.

    Sejak berkuasanya Donald Trump, AS telah berturut-turut melepaskan diri dari sejumlah persetujuan internasional antara lain Persetujuan Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik (TPP), Persetujuan Perubahaan Iklim Paris, Persetujuan Komprehensif Nuklir Iran, AS juga mundur dari Organisasi Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Dewan HAM PPB. Menurut ungkapan media-media AS, kepada penasihatnya Trump bahkan beberapa kali menyatakan akan mundur diri dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tanpa peduli pada seruan komunitas internasional, AS bersikeras secara sepihak melancarkan perang dagang terhadap negara-negara sekutu maupun tidak sekutu, termasuk Uni Eropa, Kanada, Meksiko, Tiongkok, Jepang dan Korsel.

    Pada Hari Kemerdekaan AS yang jatuh pada 4 Juli ini, Trump menuding kenaikan harga minyak oleh organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan dia meminta OPEC segera beraksi menurunkan harga minyak. Perbuatan AS itu persisi seorang keji yang semau-maunya menghina patokan internasional.

    Sejak dahulu AS selalu menyebutkan diri sendirinya sebagai “polisi dunia”, dan menyebutkan negara lain sebagai negara keji. Namun selama satu tahun ini, tindakan kejinya telah menimbulkan kekhawatiran dari tokoh-tokoh berpandangan jauh, baik dari domestiknya maupu internasional.

    Penulis rublik Washington Post Robert Samuelson menunjukkan, prestasi terbesar AS pasca Perang Dunia II adalah mendorong kerja sama internasional melalui persekutuan militer dan kebijakan perdagangan, kerja sama internasional tersebut yang didominasi AS merupakan satu tugu monument pada zaman ini. Trump masih tidak mampu menghancurkan sistem kerja sama tersebut, tapi politik proteksionisme yang dilaksanakannya akan mengganggu globalisasi, ini adalah tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima dunia.

    Pada bulan lalu, 10 senator AS termasuk Ketua Komisi Diplomatik Senat AS Bob Corker mengajukan mosi di mana meminta membatasi kekasaan AS untuk memungut bea masuk terhadap produk-produk impor.

    Mantan Sekjen NATO Javiet Solana baru-baru ini dalam artikelnya menunjukkan, “dunia barat” adalah satu teori fuzzi yang terbentuk pasca Perang Dunia II, tapi sejumlah dukungan ideology pada teori tersebut sedang dirusak Trump, dengan alasan “AS Dinomorsatukan”.

    Ternyata, AS sedang menjadi negara keji adidaya dari pada negara adidaya sebelumnnya, bahkan menimbulkan ancaman besar kepada komunitas internasional.
    Dikirim Jumat, 06 Juli 2018 18:21 WIB.
  •  
    Dikirim Selasa, 10 April 2018 20:53 WIB.
  •  
    Dikirim Selasa, 10 April 2018 20:53 WIB.
  •  
    Dikirim Selasa, 10 April 2018 20:52 WIB.