Rabu, 15 Agustus 2018 15:13

Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat yakni CFIUS belum lama yang lalu memublikasikan rancangan undang-undang yang akan memperkuat Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang meninjau potensi investasi asing untuk memastikannya tidak membahayakan keamanan nasional.



Ini adalah untuk pertama kalinya AS memperkuat fungsi CFIUS dalam sepuluh tahun terakhir. Selama beberapa tahun yang lalu, AS selalu membatasi modal asing dengan alasan yang mutlak, yaitu “demi keamanan nasional”. Sampai sekarang, AS selalu memelihara keunggulan mutlak di bidang-bidang politik, ekonomi, militer dan iptek, sehingga tiada negara mana pun yang bisa mengancam keamanan AS. Alasan “demi keamanan nasional” justru menonjolkan kekhawatiran AS yang takut daya saingnya di bidang industri dan inovasi iptek dilampaui negara-negara lain. Oleh karena itu, AS dengan seribu satu akal berupaya untuk mencegah lawannya memperoleh teknologi baru agar tidak bisa mengancam posisi monopoli dan hegemoni dirinya sendiri.



Sejak memasuki tahun 2018, pemerintah AS sudah memveto beberapa transaksi merger, misalnya transaksi akuisisi perusahaan Broadcom Singapura terhadap Qualcomm, merger Ant Financial Services Group Tiongkok terhadap MoneyGram dan merger Da Bei Nong Group terhadap WaldoFarms AS, dengan alasan “melindungi keamanan nasional”. RUU CFIUS yang baru saja diluluskan Kongres AS telah memberikan mandat yang lebih luas kepada CFIUS untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap investasi modal asing di sektor-sektor iptek dan properti.



Akan tetapi, definisi “keamanan nasional” selalu diragukan masyarakat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan. Pada bulan Mei lalu, pemerintah Donald Trump resmi memulai investigasi terhadap mobil dan onderdil impor dari luar negeri berdasarkan pasal 232. Aksi AS tersebut dicela sebagai penerapan definisi “keamanan nasional” secara lebih luas. Nancy McLearnon, Presiden dan CEO Organization for International Investment (OFII) menyatakan, investasi dan perdagangan kini semakin dipolitisasi. Ia mendesak AS agar menahan diri dalam hal “keamanan nasional” supaya tidak mengakibatkan lebih banyak ketidakpastian.



Para analis berpendapat, pembatasan oleh AS terhadap modal asing yang berinvestasi di AS akan merugikan perkembangan perusahaan AS dalam jangka pendek sehingga mengurangi lowongan kerja. Jika dilihat dari jangka panjang, maka hal itu akan mengakibatkan dampak negatif yang menjangkau jauh bagi perkembangan industri dan inovasi iptek AS. Pada zaman globalisasi sekarang ini, perusahaan transnasional mempunyai aspirasi dan kebutuhan yang kuat dalam melakukan kerja sama investasi dan pertukaran teknologi, yang seharusnya tidak dibajak oleh pamrih para politisi.



Akibat peningkatan pemeriksaan oleh AS terhadap investasi modal asing, perusahaan dari Tiongkok menjadi korban utama. Menurut statistik Rhodium Group New York, pada lima bulan pertama tahun ini, merger dan investasi langsung perusahaan Tiongkok di AS hanya tercatat US$ 1,8 miliar, atau menurun 92 persen dibanding periode sama tahun lalu. Angka itu merupakan rekor terendah dalam 7 tahun terakhir. Sebab utamanya ialah pemerintah AS telah memperketat pemeriksaan keamanan terhadap investasi modal Tiongkok.



Berikut adalah salah satu fakta yang harus diakui negarawan AS: memperoleh teknologi maju adalah kebutuhan wajar bagi sebuah perusahaan. Perusahaan transnasional AS justru mewujudkan keunggulan teknologi melalui pembelian paten di seluruh dunia. Sama dengan perusahaan AS, perusahaan Tiongkok juga melakukan bisnisnya, termasuk membeli teknologi dan paten berdasarkan peraturan pasar. Tingkah laku pasar tersebut sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak jual-beli, juga sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Freedom of Contract. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal bagi AS yang menghalangi investasi perusahaan Tiongkok di AS dengan alasan “pembelian teknologi oleh perusahaan Tiongkok akan mengancam keamanan nasional”.



Berkontras dengan AS, Tiongkok malah memberlakukan paket kebijakan keterbukaan. Pada bulan Juni lalu, Tiongkok mengumumkan daftar negatif akses pasar bagi modal asing edisi 2018, di mana pembatasan terhadap modal asing berkurang 15 pasal daripada 63 pasal yang diberlakukan pada tahun 2017. Di satu pihak Tiongkok tengah terus membuka pintunya kepada modal asing, di pihak lain, AS terus memberlakukan pagar tarif. Tiongkok atau AS, negara mana yang disambut modal asing? Jawabannya adalah jelas.

Pemerintah AS terus meningkatkan ambang investasi modal asing di negerinya dengan alasan “keamanan nasional”. Pada hal pemerintah AS justru menggunakan alasan yang salah. Isolasionisme dan mentalitas perang dingin yang dipegang teguh oleh sejumlah negarawan AS justru musuh terbesar bagi keamanan nasional AS.