Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan adanya masukan teknis dari "Economic Dialogue, Resilience Amidst Increasing Global Uncertanties" atau "Dialog Ekonomi, Ketahanan di Tengah Ketidakpastian Global", pada Kamis, (01/08) di Aula Djuanda Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Banyak rekomendasi kebijakan yang sudah familiar, tetapi kami mengharapkan rekomendasi (hasil diskusi) harus lebih teknis dan rinci sehingga kita bisa lebih mampu mengidentifikasi apa yang harus dilakukan secara lebih atau tindakan apa yang harus dilakukan secara berbeda (agar masalah fundamental yang dihadapi Indonesia dapat diatasi),” harap Menkeu.
Menkeu menggarisbawahi bahwa identifikasi masalah hanyalah satu sisi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mereview efektifitas kerangka kebijakan yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga diharapkan kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif mengatasi masalah yang ada.
Acara tersebut dilanjutkan dengan peluncuran majalah Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal (TEKF) Edisi II Tahun 2019 dalam Edisi Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris. Diharapkan majalah yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu dapat menjadi rujukan utama bagi para stakeholders.
Sebelumnya, Menkeu memberi sedikit background seputar perekonomian Indonesia yang masih tumbuh stabil di tengah kondisi perekonomian global yang cenderung melemah terutama sejak tahun 2018. Indonesia dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Padahal lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 antara 0,1% sampai dengan 0,3%.
Namun demikian, Menkeu menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap harus fokus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melakukan pembenahan masalah-masalah bersifat fundamental. Diperlukan rekomendasi kebijakan yang lebih nyata dan rinci sehingga dapat efektif mengatasi masalah-masalah tersebut.
Lebih lanjut, Menkeu menguraikan pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan mendasar untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pembangunan infrastruktur untuk memperlancar konektifitas barang dan jasa; pembangunan sumber daya manusia (SDM) baik melalui pendidikan formal berkelanjutan maupun keterampilan melalui vokasi; dan penyediaan sarana kesehatan.
Pemerintah Indonesia juga mengedepankan kebijakan untuk menarik investor multinasional agar menanamkan modalnya (Foreign Direct Investment/FDI) di perusahaan Indonesia yang berbasis teknologi dan inovasi dalam jangka panjang. (Sumber : Kemenkeu)
