Tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan, masuk ke dalam 12 kabupaten potensial penyangga pangan ibu kota negara (IKN) baru. Hal tersebut terpaparkan pada Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Pertanian Penyangga Kemandirian Pangan Ibu Kota Negara yang berlangsung di Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan, beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan strategi pengembangan kawasan penyangga mandiri pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat IKN baru di Kaltim.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Andi Santiaji Pananrangi yang pada saat FGD mewakili Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, ketika dikonfirmasi tentang sistem pangan nantinya mengungkapkan bahwa dengan kluster tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Caranya, menurut Andi, menggunakan teknologi pertanian modern sehingga semua kebutuhan pangan dipenuhi sendiri tanpa adanya impor. Bahkan diproyeksikan menjadi pendukung ekspor dan lumbung pangan dunia.
“Ke depan, saat IKN baru telah benar-benar terealisasi maka Kalimantan harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tanpa impor,” tutur Andi, Selasa (3/9/2019).
Tiga Kabupaten itu sendiri, menurut Andi l, masing-masing memiliki peranan terpisah. Kabupaten Malinau direncanakan sebagai sentra produksi padi dan jagung. Sementara Bulungan dan Nunukan diproyeksikan sebagai sentra produksi padi, cabai dan bawang merah.
“Mentan Amran Sulaiman juga mengimbau agar seluruh bupati dan wali kota terkait memaparkan kesiapan potensi lahan dan komoditi potensial di wilayah masing-masing yang dapat mendukung persiapan ketahanan pangan IKN baru nantinya,” jelasnya.
Mengutip pernyataan Mentan, Santiaji menyebutkan juga bahwa Kementan telah melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan pangan ke depan, dalam memenuhi kebutuhan pangan IKN baru dengan membangun klaster pengembangan komoditas. Lahan pertanian di Kaltim sendiri, ditaksir sangat cocok untuk menghasilkan pangan, khususnya komoditas hortikultura, sehingga produksi pangan berdasar agroklimat dan kultur masyarakat setempat.
“Menurut Mentan, hal ini dapat diwujudkan karena Kementan sejak awal telah menyiapkan 500 juta pohon bibit tanaman perkebunan yang akan menelan anggaran Rp10 triliun,” pungkasnya.
