Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua, Jhon Richard Banua memastikan pasukan bantuan kendali operasi (BKO) tidak dibiayai pemerintah kabupaten selama berada di wilayah ini.
Bupati Jhon di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa (17/9) mengatakan biaya personel yang disebar di wilayah itu ditanggung satuan masing-masing.
"Tidak dibebani kepada pemerintah daerah karena di dalam APBD kita tidak anggarkan. Ini tanggung jawab satuan masing-masing," katanya.
Ia mengatakan, pasukan BKO di Jayawijaya melaksanakan tupoksi, yaitu memberikan pengamanan sehingga jika keadaan membutuhkan maka mereka boleh bertahan hingga Desember 2019.
"Kami (pemda) tetap melaksanakan tugas sesuai tupoksi kita, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Soal keamanan itu tanggung jawab TNI/Polri yang tahu situasi di daerah," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan personel yang diperbantukan ke Papua dan Papua Barat akan disiagakan hingga Desember 2019.
Total aparat keamanan yang diperbantukan di Papua Barat sebanyak 1.300 personel serta 3.000 personel di Papua. Jumlah ini belum termasuk anggota yang sehari-hari bertugas di dua daerah ini.
Khusus untuk Jayawijaya, sebelumnya didatangkan 300 anggota Brimob untuk mengantisipasi adanya gejolak di masyarakat yang mengarah kepada tindakan kriminal. (M.Solichin)
