“Pada saat kritis ini, sesama politikus seharusnya mengedepankan keselamatan jiwa dan kesehatan rakyat di atas politik. Terus menyiasati keselamatan jiwa rakyat secara politik adalah hal yang sangat tidak moral.” Hal tersebut diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying dalam jumpa pers rutin Kamis kemarin (2/4) ketika menegur sejumlah politikus AS yang terus memfitnah Tiongkok soal wabah COVID-19. Terhadap fitnahan yang menyebut bahwa Tiongkok “menyembunyikan” informasi terkait wabah COVID-19, Hua Chunying memaparkan serangkaian fakta yang telah terbukti dan mengajukan serentetan pertanyaan, mengecam argumentasi dan tingkah laku mereka yang “keji dan amoral”.
Jawaban yang berdurasi sepuluh menit itu penuh kecaman dan teguran keras serta uraian fakta yang terinci, hal ini memang cukup langka. Hal ini sepenuhnya memperlihatkan kemarahan Tiongkok kepada sejumlah politikus AS yang telah berkali-kali secara tidak terpuji dan amoral menyebarkan rumor dan fitnahan terhadap Tiongkok.
Wakil Presiden AS Mike Pence sempat diwawancarai pembawa acara CNN dan dihujani pertanyaan mengapa pemerintah terlambat menangani wabah. Mike Pence menjawab “jika Tiongkok waktu itu dapat menyediakan data yang lebih lengkap, AS sekarang akan menghadapi kondisi yang lebih baik”. Kepada wartawan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sekali lagi menuduh Tiongkok telah menyebarkan “informasi palsu” terkait wabah Covid-19. Selain itu, sejumlah pejabat intelijen AS juga memfitnah Tiongkok “menyembunyikan” informasi terkait wabah kali ini.
Di tengah penularan pandemi yang kritis ini, para politikus AS masih nekat menimpakan kesalahannya kepada negara lain, tingkah laku mereka yang gila itu sama dengan membuang waktu dan mengabaikan keselamatan jiwa rakyatnya.
Dalam konferensi pers pada tanggal 1 April lalu, pejabat WHO Michael Ryan membantah tuduhan tak beralasan yang mengkritik bahwa Tiongkok “tidak transparan” soal data wabah. Ia memperingatkan untuk tidak menyalahkan pandemi di sejumlah wilayah kepada tindakan tidak bekerja sama atau tidak transparan.
Sebelumnya, Duta WHO untuk Tiongkok Gauden Galea yang secara personel terlibat dalam perang melawan wabah Covid-19 di Tiongkok secara rinci memaparkan kronologi pemberian informasi awal oleh Tiongkok: Pada tanggal 31 Desember 2020, yakni sehari sebelum pasar seafood Huanan Wuhan ditutup, Perwakilan WHO untuk Tiongkok telah menerima pemberitahuan informal dari Tiongkok. Pada tanggal 1 Januari, WHO menggelar telekonferensi yang dihadiri perwakilannya untuk Tiongkok, kantor regional serta markas besar WHO di Jenewa. WHO segera membentuk gugus tugas setelah menerima laporan formal dari Tiongkok pada tanggal 3 Januari 2020. Pada tanggal 20 dan 21 Januari, petinggi dari perwakilan WHO di Tiongkok melakukan inspeksi ke kota Wuhan.
Lantas aksi apa yang diambil pemerintah AS setelah menerima peringatan dan informasi yang tepat waktu dari Tiongkok? Mike Pence adalah penanggung jawab yang berkuasa penuh terhadap penanganan wabah AS. Kepada Mike Pence kami bertanya, mengapa Dr. Helen Y. Chu diminta bungkam dan menghentikan pengujian lebih lanjut setelah dia mengeluarkan peringatan dini tentang wabah dalam negeri jauh pada awal Januari lalu dan menyerahkan laporan pengujian kepada lembaga pengawasan AS? Kepada Mike Pompeo kami ingin bertanya, sebagai diplomat tertinggi AS, kontribusi apa yang dilakukannya demi kerja sama internasional dalam penanganan wabah dan kesehatan masyarakat AS sejak terjadinya wabah Covid-19. Dan mengapa pusat kontrol dan pencegahan wabah CDC AS menghentikan pemberian data terkait jumlah pengetesan dan angka kematian sejak tanggal 2 Maret lalu? Mengapa New York-Presbyterian Hospital meminta badan kesehatan AS melakukan pengetesan terhadap para pasien terduga?
Laman situs The Daily Beast belum lama berselang pernah mengungkapkan sebuah naskah telegram, yang mengatakan bahwa Gedung Putih tengah berencana bersekongkol dengan sejumlah lembaga federal untuk menyerang Tiongkok soal “penyembunyian informasi wabah” dan “sengaja membuat pandemi global”. Telegram itu menuntut mereka untuk “segala sesuatunya harus melibatkan Tiongkok”. Dikabarkan bahwa Gedung Putih ingin mengalihkan perhatian masyarakat terhadap “kegagalan penanganan wabah” pemerintah AS melalui penegasan “kesalahan” Tiongkok.
Nyata sekali, sejumlah politikus AS tengah berupaya keras melaksanakan rencana itu dengan maksud mengkambinghitamkan Tiongkok. Mereka tengah melakukan tipu muslihat politik yang keji dengan mengorbankan keselamatan jiwa rakyatnya sehingga berisiko kehilangan “jendela peluang” kedua.
Harian The Washington Post belum lama berselang menulis, dari pemberian tekanan maksimum kepada Iran, sampai penimpaan kesalahan kepada Tiongkok hingga upaya mereka mencantumkan “Virus Wuhan” dalam pernyataan bersama pertemuan G7, Mike Pompeo, dengan kinerjanya yang buruk dalam menangani wabah, telah menjadikan dirinya salah satu menteri luar negeri terburuk sepanjang sejarah AS.
Sudah tentu fitnahan, stigmasi dan penimpaan kesalahan kepada orang tidak akan pernah menyelamatkan waktu yang sudah hilang. Penanganan wabah kini berada dalam kondisi yang sangat kritis. Politikus AS yang tak tahu malu itu harus segera menghentikan penyebaran rumor dan fitnahannya, harus dapat menempatkan keselamatan jiwa dan keamanan rakyatnya pada posisi pertama. Jika tidak, karier politiknya pasti akan menemui jalan buntu pada akhirnya.
