Belakangan ini, para petinggi pemerintah AS terus-menerus melemparkan tuduhan yang pedas kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Para pemimpin AS berkali-kali menuduh WHO “memberikan rekomendasi antisipasi wabah yang salah kepada AS”, bahkan mengancam bakal menghentikan pendanaan kepada WHO. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo hari Rabu (8/4) lalu berkata belum pernah melihat hasil prestasi yang dilakukan oleh WHO, dan mengancam bakal mempertimbangkan ulang anggaran belanja kepada WHO.
Justru seperti apa yang dilaporkan The Guardian Inggris, di tengah penularan pandemi COVIDd-19, pemerintah AS berkali-kali menyangkal tanggung jawabnya, bahkan menjadikan WHO sebagai kambing hitam. Pada saat terus meningkatnya jumlah terinfeksi virus corona di dunia, AS yang selalu menimpakan kesalahannya kepada negara atau organisasi lain sama sekali tidak akan membantu peredaan tekanannya dalam penanganan wabah dalam negeri, malah akan membawa kendala yang lebih serius kepada kerja sama secara global.
Pada bulan Februari lalu, pemerintah AS mengajukan laporan anggaran pendapatan dan belanja nasional tahun fiskal 2021 kepada Kongres. Dalam laporan itu, anggaran belanja mereka untuk WHO dipangkas dari 123 juta dolar AS pada tahun fiskal sebelumnya menjadi 58 juta dolar AS.
Ironisnya ialah, walaupun AS terus mengkoar-koarkan dirinya sebagai donatur terbesar WHO, namun pada kenyataannya, AS adalah penunggak sejati. Menurut ungkapan WHO, hingga 29 Februari lalu, AS masih menunggak iuran WHO tahun 2019, sebanyak 70 persen iurannya masih belum dilunasi. Apalagi AS semestinya melunasi iuran tahun 2020 sebesar 120 juta dolar AS sebelum 1 Januari 2020, namun penunggakan itu sampai sekarang masih belum dibayar AS.
Yang patut diperhatikan ialah, pendanaan AS kepada WHO dari awal memang bukan aksi sedekah atau derma, melainkan kewajiban yang seharusnya diemban AS sebagai negara maju terbesar di dunia. AS yang sedikit-sedikit mengancam akan menangguhkan pendanaan kepada WHO justru memberikan tekanan politik kepada lembaga kesehatan tersebut, tindakannya itu benar-benar merupakan sebuah perundungan. Hakikatnya adalah menempatkan dirinya di atas kepentingan publik global, atau dengan kata lain, potret yang mencerminkan ide “America First”.
Jika diteliti secara mendalam, pemerintah AS memang sudah terbiasa melaksanakan unilateralisme dengan meremehkan sistem tata kelola multilateral dan peraturan internasional. Dari pengunduran dirinya dari Perjanjian Paris dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP, Perjanjian Nuklir Iran hingga pengunduran kedua kalinya dari UNESCO, tingkah laku AS sudah secara serius menghalangi kohesi masyarakat internasional dalam menghadapi pandemi sebagai tantangan berat, sehingga telah dihujani kritik masyarakat internasional.
Yang patut ditunjukkan ialah, AS sudah menjadi episentrum baru pandemi Covid-19. Justru seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin AS, bahwa “virus adalah musuh yang tak kasatmata”, inilah perang yang sulit dimenangkan. Kesalahan demi kesalahan dari pihak pengambil keputusan AS sudah membuat rakyat AS membayar mahal. Apakah mereka masih nekat untuk melanjutkan kesalahannya?
