Selasa, 26 Mei 2020 21:11

Pengusutan tanggung jawab Tiongkok tidak beralasan baik secara De Jure maupun De Fakta

Luar Negeri

“Tudingan sembarangan terhadap Tiongkok sama sekali tidak beralasan baik secara de jure maupun de fakta, dan juga tidak ada contoh di dunia sebelumnya.” Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan negara Tiongkok yang juga Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam jumpa pers Sidang ke-3 Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-13 Tingkok. Ini merupakan tanggapan Tiongkok yang paling tegas untuk membalas “tudingan terhadap Tiongkok” atau pun “pengusutan tanggung jawab dan permintaan ganti rugi” yang diklaim oleh sejumlah politikus dunia Barat termasuk AS, dan komunitas internasional semakin jelas bahwa tudingan AS sebagai ulah keji sama sekali tidak berdasarkan hukum, tujuannya tak lain adalah menimpakan kesalahan sendiri kepada orang lain dengan dipicu oleh sentimen populisme.

Justru seperti yang ditunjukkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus dapat muncul di segala tempat di dunia dan Tiongkok sama halnya merupakan korban pandemi kali ini. “Pengusutan tanggung jawab” terhadap Tiongkok seperti menaruh garam pada luka tubuh, dan dengan serius melanggar moral dan hati nurani.

Kini, tempat sumber persis COVID-19 belum dipastikan oleh kalangan ilmu kedokteran dan kalangan ilmu pengetahuan internasional. Menurut penelitian, pada bulan November atau waktu lebih awal lagi telah ditemukan kasus COVID-19 di AS dan Perancis dan kasus-kasus itu tak ada hubungan dengan perjalanan. Setidaknya, kemungkinan sangat besar terjadinya wabah COVID-19 di beberapa tempat di dunia. Kenapa mata tombak AS hanya ditujukan kepada Tiongkok?

Terkait pengusutan tanggung jawab, AS barulah negara yang harus memikul tanggung jawab atas pandemi global, AS gagal menangani wabah COVID-19 dan menjadi negara pengekspor kasus utama di dunia sehingga mengancam keamanan kesehatan publik global. Masa hal-hal itu tidak perlu diselidiki hingga tuntas?

Dari segi hukum internasional, menurut penetapan tentang kekebalan berdaulat negara, perbuatan dan aset negara bebas dari yurisdiksi legislatif , yudikatif ataupun eksekutif negara lain. Mayoritas pakar hukum dan lembaga internasional pun tidak setuju atas argumentasi “pengusutan tanggung jawab”. Dalam satu laporan baru-baru ini, Parlemen Jerman menunjukkan, “permintaan ganti rugi” AS terhadap Tiongkok sangat absurd, karena tidak bisa membuktikan adanya hubungan antara wabah Tiongkok dengan kerugian AS.

favorite 0 likes

question_answer 0 Updates

visibility 80 Views

Update
No Update Available
Related News
WawancaraeEksklusif Presiden Sierra Leone Julius Maada Bio oleh CMG
Xi Jinping berharap para anggota MPPR aktif berikan masukan untuk dorong pembangunan modernisasi ala Tiongkok
Xi Jinping tulis mukadimah untuk buku pelajaran kursus pelatihan kader seluruh Tiongkok kelompok ke-6
×