Pada tanggal 30 Mei lalu, Duta Besar Tiongkok untuk AS Cui Tiankai merilis sebuah artikel di situs web Kantor Berita Bloomberg. Artikel menunjukkan, UU Keamanan Nasional terkait Hong Kong akan menjamin “Satu Negara Dua Sistem” berjalan secara lancar, juga akan bermanfaat bagi kemakmuran dan kestabilan Hong Kong dalam jangka panjang.
Artikel mengatakan, setelah terjadinya “ unjuk rasa amandemen UU Ekstradisi Hong Kong” pada tahun lalu, para perusuh menyerang polisi, memukul dan menahan para wisatawan yang tak berdosa secara ilegal, menyerang gedung pemerintah dan lain sebagainya. Semua aksi kekerasan ini mengakibatkan depresi berbagai sektor usaha di Hong Kong. Dalam jangka panjang, Hong Kong berada dalam status “tanpa pertahanan” di bidang keamanan nasional. Hal ini menimbulkan kekacauan di Hong Kong, dan membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Penghapusan kerentanan risiko dengan legislasi keamanan nasional tidak dapat ditunda lagi. Belum lama berselang ini, Sidang KRN ke-13 Tiongkok mengeluarkan keputusan penyempurnaan sistem hukum keamanan nasional dan mekanisme pelaksanaannya di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong. Hal ini mendapat dukungan positif dari rakyat Tiongkok termasuk warga Hong Kong.
Artikel menunjukkan, negara mana pun di dunia, baik yang bersistem kesatuan maupun sistem federasi, UU keamanan nasional adalah kekuasaan legislatif negara. Pemerintah pusat mengemban tanggung jawab terbesar dan terakhir terhadap pemeliharaan keamanan nasional. Usulan legislasi sidang KRN kali ini memaparkan kebijakan Tiongkok untuk dengan tegas melaksanakan “Satu Negara Dua Sistem”, “pengelolaan Hong Kong oleh warga Hong Kong”, dan otonomi tingkat tinggi. Sementara pemeliharaan keamanan nasional adalah dasar pelaksanaan “Satu Negara Dua Sistem”. Hanya saat dasar keamanan nasional kukuh dan situasi keseluruhan sosial stabil, baru dapat dikembangkan keunggulan sistem “Satu Negara Dua Sistem”, baru dapat menyelesaikan masalah mendalam termasuk ekonomi dan kehidupan rakyat, dan mengupayakan ruang perkembangan yang lebih besar kepada Hong Kong. Jika keamanan nasional tidak dapat dijamin, maka adalah omong kosong kemakmuran dan kestabilan Hong Kong.
Artikel menunjukkan, UU keamanan nasional terkait Hong Kong ditujukan terhadap tindakan yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok, termasuk upaya pemecah-belahan negara, subversi terhadap pemerintah, aksi teror dan intervensi dari negara asing atau kekuatan luar negeri. Siapa pun yang tidak berhubungan dengan aksi-aksi tersebut dapat tenang bermukim dan berinvestasi di Hong Kong. UU akan dengan lebih baik menjamin Daerah Administrasi Khusus Hong Kong memiliki hak otonomi tingkat tinggi berdasarkan hukum, dan menguntungkan pemeliharaan lingkungan pengelolaan dan lingkungan bisnis di Hong Kong. Keuntungan perkembangan Hong Kong yang stabil dan berjangka panjang akan membawa lebih banyak peluang, dan menguntungkan orang-orang dari seluruh dunia yang bersedia bekerja, berinvestasi dan hidup di Hong Kong.
