Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional KRN Tiongkok hari Selasa kemarin (30/6) menerirma baik “Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong”. Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Administrasi Khusus Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor mengumumkan pernyataan sebagai berikut:
Pemeliharaan keamanan nasional adalah tanggung jawab konsitusial yang dipikul Hong Kong. Pemerintah Hong Kong menyambut diterima baiknya Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong, dan berdasarkan pendapat dari Komisi Undang-undang Pokok Hong Kong di bawah Komite Tetap KRN dan pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, berdasarkan pasal ke-18 Undang-Undang Pokok Hong Kong, Undang-Undang tersebut dicantumkan ke dalam Undang-undang Pokok Hong Kong sebagai lampiran ke-3.
Daerah Administrasi khusus Hong Kong merupakan bagian wilayah Tiongkok yang tak terpisahkan, Hong Kong memiliki otonomi tinggi yang langsung dipimpin pemerintah pusat. Pemeliharaan kedaulatan, keamanan dan pembangunan nasional tidak hanya merupakan tanggung jawab konstitusial Hong Kong, tapi juga berkaitan erat dengan setiap warga Hong Kong. Karena risiko keamanan nasional semakin menonjol di Hong Kong, dari sisi nasional, pemerintah pusat membuat undang-undang untuk memelihara keamanan nasional Hong Kong demi menutup kekosongan di bidang keamanan nasional, tindakan ini sangat diperlukan. Penyusunan undang-undang ini merupakan langkah penting untuk menyempurnakan sistem “Satu Negara Dua sistem”, diyakini berfungsi untuk secara lebih cepat memulihkan kestabilan sosial Hong Kong.
Menurut “Keputusan tentang Penyempurnaan Sistem Hukum Keamanan Nasional dan Mekanisme Pelaksanaannya di Hong Kong” yang diterima baik oleh KRN sebelumnya, Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong akan dicantumkan sebagai lampiran ke-3 dalam Undang-undang Pokok Hong Kong. Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong akan secepatnya menyelesaikan prosedur terkait, agar Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong dapat segera diberlakukan di Hong Kong.
Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong bertujuan untuk mencegah, menghentikan dan menghukum 4 jenis kejahatan antara lain: memecah-belah negara, mensubversi kekuasaan negara, melancarkan aksi teror dan tindakan bersekongkol dengan kekuatan luar negeri yang membahayakan keamanan nasional. Undang-undang tersebut ditujukan pada oknum-oknum yang melanggar hukum, demi menjamin keselamatan jiwa dan keamanan harta benda serta hak dan kebebasan pokok mayoritas warga Hong Kong.
Berdasarkan Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong, Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong akan selekasnya membentuk komisi keamanan nasional yang dikepalai oleh kepala eksekutif Hong Kong. Kantor Polisi Hong Kong dan Jawatan kehakiman Hong Kong akan membentuk lembaga khusus untuk melaksanakan pasal-pasal terkait Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong.
