Kepala Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor Jumat kemarin (31/7) mengumumkan penundaan pemilihan Majelis Legislatif ke-7 Daerah Administrasi Khusus Hong Kong untuk mengantisipasi penyebaran lebih lanjut wabah virus corona.
Atas keputusan tersebut, pemerintah pusat Tiongkok menyatakan dukungan dan menganggap Keputusan itu diambil dengan bertolak dari kepentingan masyarakat dan sesuai dengan keadaan riil Hong Kong.
Ini adalah tindakan luar biasa yang diambil pada periode yang luar biasa. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah Hong Kong selalu berorientasi pada rakyat dan memprioritaskan keselamatan jiwa warga. Keputusan tersebut selain akan menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan publik warga Hong Kong, tapi juga akan menjamin pemilihan umum Majelis Legislatif dapat berlangsung secara aman, adil dan berimbang. Penundaan pemilu sesuai dengan kelaziman internasional.
Sejak memasuki bulan Juli, kasus penyebaran wabah virus corona kembali melonjak di Hong Kong.
Untuk menanggapinya pemerintah Hong Kong segera beraksi dan mengambil serangkaian langkah pencegahan yang ketat. Akan tetapi, terus meningkatnya wabah virus corona telah membuat lembaga kesehatan Hong Kong sudah kewalahan untuk menanganinya, apa lagi sarana isolasi juga semakin mendekati kapasitas maksimalnya. Hingga saat ini masih terdapat banyak kasus penularan yang belum berhasil terdeteksi asal usul infeksinya.
Selama beberapa hari terakhir, kubu oposisi Hong Kong berturut-turut mengadakan demonstrasi ilegal dan kampanye “pemilihan awal” yang secara langsung memperburuk wabah virus corona di Hong Kong.
Mereka berulang kali berkerumun demi kepentingan egois politiknya tanpa menghiraukan keselamatan jiwa warga Hong Kong sehingga sangat mengancam upaya penanggulangan wabah virus corona. Masyarakat luas Hong Kong selama ini telah menyatakan kecaman keras atas tindakannya tersebut, dan beramai-ramai mengimbau agar pemilihan legislatif ditangguhkan, agar pemilihan dapat digelar secara aman dan adil.
Pelaksanaan pemilihan legislatif di atas dasar pencegahan wabah secara efektif adalah aspirasi umum masyarakat Hong Kong.
Menurut statistik, terhitung hingga pertengahan Juli lalu, di seluruh dunia sedikitnya tercatat 70 negara atau daerah yang menunda pemilihan karena keperluan menanggulangi pandemi COVID-19.
Pemilihan adalah salah satu wujud demokrasi, namun pemilihan harus berorientasi pada rakyat dan memprioritaskan keselamatan jiwa yang merupakan inti sari demokrasi.
Terkait kekosongan lembaga legislatif karena penangguhan pemilu, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok akan mengambil keputusan sesegera mungkin.
Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong diharapkan melaksanakan pemilihan legislatif dengan berlandaskan pada penanganan efektif wabah virus corona dalam rangka menjamin kemakmuran dan kestabilan ekonomi dan sosial Hong Kong dalam jangka panjang.
