Sabtu, 24 Oktober 2020 22:34

Indonesia tolak pesawat militer AS singgah, kisah seperti apa di balik keberanian penolakan tersebut?

Luar Negeri

Belakangan ini, Amerika Serikat (AS) sebagai negara ekstra kawasan terus menimbulkan onar di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Sedangkan Indonesia sebagai negara anggota utama ASEAN dan juga negara besar di sekitar kawasan LTS berkali-kali menyatakan tidak akan berpihak atau berbaris di tengah pertarungan negara-negara besar.

Baru-baru ini, empat pejabat tinggi Indonesia menyebut pejabat-pejabat tinggi AS berkali-kali berkontak dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri RI pada Juli dan Agustus lalu, dengan harapan pemerintah Indonesia bisa memperkenankan AS menyinggahkan pesawat militernya alias pesawat P-8A Poseidon di wilayah Indonesia untuk pengisian bahan bakar minyak. Usul AS tersebut ditolak mentah-mentah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa Indonesia berani menyatakan tidak terhadap permintaan AS?

Pertama, sejak lama Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang seimbang dan luwes dalam pergaulannya dengan negara-negara besar, dan tidak bersikap mendukung kubu mana pun. Indonesia berharap kebijakan diplomatik yang seimbang ini dapat menjaga keseimbangan antar kekuatan sehingga akan memaksimalkan kepentingan dirinya.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada September lalu membeberkan pendiriannya mengenai situasi LTS. Ia mengatakan, “ASEAN dan Indonesia berpesan kepada pihak mana pun bahwa kami sudah siap menjadi mitra kerja sama. Kami tidak ingin terlibat dalam perlawanan antara AS dan Tiongkok.” Ia menegaskan, ASEAN perlunya memelihara pendirian yang netral dan bersatu padu.

Pesawat patroli P-8A Poseidon merupakan kekuatan induk tentara AS yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan militer Tiongkok di LTS. Bagi Indonesia, mengabulkan permintaan AS untuk menyinggahkan pesawat militernya di wilayah Nusantara tidak akan membantu Indonesia memperoleh manfaat dari AS, malah akan merugikan hubungan eratnya dengan Tiongkok. Saat ini pandemi COVID-19 masih terus mewabah di seluruh dunia. Memelihara hubungan erat dengan Tiongkok akan memungkinkan Indonesia terus mendapat dukungan dan bantuan dari Tiongkok, baik di bidang pengembangan vaksin virus corona maupun pemulihan ekonomi.

Terkait perlawanan pandemi COVID-19, Indonesia dan Tiongkok sudah menandatangani kesepakatan kerja sama dalam pembuatan vaksin virus corona. Kini uji klinis fase III vaksin virus corona sudah bergulir di Indonesia, yang berarti kedua negara berada di barisan depan dalam kerja sama pengembangan vaksin virus corona. Apalagi, ketika wabah virus corona masih tersebar di Tiongkok, investasi Tiongkok di Indonesia tak pernah berhenti.

Volume total investasi Tiongkok di Indonesia pada semester pertama 2020 tercatat 2,4 miliar dolar AS, atau meningkat 9 persen dibanding periode sama tahun lalu. Pemerintah kedua negara sudah meresmikan “jalur cepat” yang memudahkan kunjungan timbal balik warga kedua negara. Kedua belah pihak menyepakati pembukaan akses bagi kunjungan antara warga kedua negara di bawah protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran rantai industri dan rantai pasokan kedua negara agar tetap beroperasi normal demi pemulihan ekonomi masing-masing negara.

Dino Patti Djalal, Mantan Duta Besar RI untuk AS, menyatakan, kebijakan AS yang “radikal” yang ditujukan kepada Tiongkok telah sangat menggelisahkan Indonesia beserta negara-negara di sekitarnya. “Kebijakan AS itu nampaknya tidak sesuai dengan situasi. Kami tidak ingin tertipu dan terlibat secara tidak sengaja sebuah gerakan anti Tiongkok. Kami harus bersikap berdaulat. Antara Indonesia dan Tiongkok terjalin hubungan ekonomi yang mendalam. Tiongkok kini merupakan negara yang paling berpengaruh terhadap Indonesia.”

Kedua, Indonesia sepanjang waktu dalam sejarah tidak pernah mengizinkan tentara asing untuk melakukan kegiatan militer di wilayahnya. Departemen Pertahanan AS dalam Laporan Kemiliteran dan Keamanan Tiongkok 2020 yang dirilis pada September lalu menyebut, Tiongkok berencana membangun pangkalan logistik di Indonesia. Menanggapi berita itu, Menlu Indonesia Retno Marsudi segera menyangkal dan membantah bahwa wilayah Indonesia mustahil digunakan negara asing mana pun sebagai pangkalan militer.

Tentara AS baru-baru ini sering kali menggunakan pangkalannya di Singapura, Malaysia dan Filipina sebagai bandara lepas landas dan pendaratan pesawat P-8A Poseidon yang melakukan tugas patroli di LTS. AS yang bernegosiasi dengan Indonesia terkait pengisian bahan bakar minyak bagi pesawat militernya di wilayah Indonesia bukanlah AS tidak ada pilihan lain kecuali Indonesia, melainkan ingin memperluas penempatan pasukannya di kawasan LTS untuk melakukan aksi pengintaian dekat perairan teritorial Tiongkok. Niat AS itu tampak semakin mendesak sejalan dengan pelaksanaan strategi Indo-Pasifik dan peningkatan aliansi antara AS, Jepang, India dan Australia yang cenderung bersekutu.

Gregory B. Poling, ahli masalah Asia Tenggara dari Pusat Penelitian Strategi dan Masalah Internasional AS menyebut permintaan AS agar pesawat militernya diperkenankan mendarat dan lepas landas di Indonesia sebagai “langkah yang bodoh dan telah melampaui garis batas”. Ia mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa AS memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai Indonesia. “Isu apa pun memiliki garis batasnya yang tegas. Adapun Indonesia, garis batas itu tertuju pada penempatan kekuatan militer di negerinya.”

Masalah LTS seharusnya tidak diperalat negara besar tertentu dari luar kawasan untuk melakukan pembendungan strategis terhadap Tiongkok. Kekuatan dari ekstra kawasan tidak boleh menjadi sumber kegoncangan yang merusak perdamaian dan kestabilan di kawasan LTS. Kami ingin memperingatkan AS, sekali-kali jangan meremehkan kebulatan hati negara-negara ASEAN untuk memelihara perdamaian dan stabilitas LTS! Indonesia tidak ingin juga tidak akan ditunggangi oleh tipu muslihat AS yang terus mengacaukan situasi LTS.

favorite 1 likes

question_answer 0 Updates

visibility 146 Views

Update
No Update Available
Related News
WawancaraeEksklusif Presiden Sierra Leone Julius Maada Bio oleh CMG
Xi Jinping berharap para anggota MPPR aktif berikan masukan untuk dorong pembangunan modernisasi ala Tiongkok
Xi Jinping tulis mukadimah untuk buku pelajaran kursus pelatihan kader seluruh Tiongkok kelompok ke-6
×