“Orang masih hidup, akun sosmednya hilang.” Bagi pemimpin Amerika Serikat (AS) yang baru dilarang berbicara di akun media sosialnya, inilah suatu hal yang memalukan. Tapi bagi AS yang selalu bangga sebagai negara yang menjunjung“ kebebasan berbicara”, kehilangan hak berbicara pemimpin negara itu di akun medsos merupakan sindiran besar bagi “kebebasan berbicara” tipe AS.
Selama 4 tahun lalu, pemimpin AS sudah banyak berbicara yang bukan-bukan di akun medsos. Menurut laporan Washington Post, terhitung sampai Mei 2020, pemimpin AS total merilis 18 ribu “kabar palsu atau menyesatkan” di akun medsos. Menghadapi demonstran dan kerusuhan yang diakibatkan pembunuhan lelaki Afrika oleh polisi kulit putih AS, menghadapi hasil pemilu yang tidak memuaskan, pemimpin AS sering melontarkan kata menghasut kekerasan. Mengapa medsos AS selalu tidak bertindak? Sampai terjadinya kerusuhan di Gedung Capitol, mereka baru “bangun” .
Nampaknya penutupan akun medsos pemimpin AS adalah tindakan adil untuk mencegah penyebaran kekerasan, tapi sebenarnya terdapat banyak pertimbangan politik.
Sisa masa jabatan pemimpin AS tidak sampai 10 hari. Tapi likuidasi politik terhadap pemimpin AS dan pendukungnya sudah dimulai. Dalam suasana politik seperti itu, berbagai medsos AS menutup akun pemimpin AS, bertujuan menandakan pendirian tepat, juga bertujuan menghindarkan diri dari kekerasan. Dapat ditinjaukan bahwa tutup atau tidak, inilah tindakan spekulasi politik.
Apa yang disebut “kebebasan berbicara” hanyalah cara politik yang digunakan orang yang naik panggung melakukan pukulan terhadap lawannya, baik di dalam maupun di luar negeri.
