Pada tanggal 20 Januari waktu timur AS, Joe Biden diambil sumpah sebagai presiden AS ke-46. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengumumkan sanksi kepada 28 orang yang memikul tanggung jawab utama atas pelanggaran kedaulatan Tiongkok. Tiongkok mengumumkan sanksi tersebut pada saat yang bertepatan pada timbang terima pemerintahan ini.
Bukan hanya balasan yang setara terhadap mantan pejabat AS yang dengan serius merusak hubungan Tiongkok-AS, tapi juga mengatur dasar dan garis merah yang tidak boleh dilanggar dalam perkembangan hubungan Tiongkok-AS pada masa depan.
Dalam pernyataan tersebut, Kemenlu Tiongkok menunjukkan, tahun-tahun belakangan ini, sejumlah politikus anti-Tiongkok bertolak dari kepentingan politik dirinya sendiri serta prasangka dan kebencian terhadap Tiongkok, mengabaikan kepentingan rakyat Tiongkok dan AS, merancang dan mendorong serangkaian tindakan gila-gilaan, dengan serius mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, merugikan kepentingan Tiongkok, melukai perasaan rakyat Tiongkok, juga dengan serius merusak hubungan Tiongkok-AS.
Tiongkok memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada 28 orang yang melanggar kedaulatan Tiongkok dan bertanggungjawab utama atas hal itu, antara lain, Mike Pompeo, Peter Navarro, Robert O’brien, David Stilwell, Mattew Pottinger, Alex M. Azar II, Keith Krach, Kelly Craft serta John Bolton dan Stephen Bannon.
Semua orang tersebut di atas dan semua keluarga mereka dilarang memasuki wilayah Tiongkok termasuk Dataran Tiongkok, Hong Kong dan Makau, perusahaan dan lembaga yang berhubungan dengan mereka juga dilarang untuk berbisnis dan beraktivitas di Tiongkok.
Waktu pengumuman sanksi Tiongkok ini tepat pada saat timbang terima pemerintahan AS menarik perhatian luas. Analis menunjukkan, pemerintah Tiongkok yang memilih waktu ini mengenakan saksi kepada mantan pejabat AS menunjukkan sinyal yang jelas, yaitu pertama menjatuh hukuman kepada mantan pejabat AS yang terus memfitnah Tiongkok, supaya menelan buah pahit yang ditanam mereka sendiri.
Kedua, tindakan ini juga untuk mengatur harmonisasi untuk perkembangan hubuangan Tiongkok-AS, artinya ketika pemerintah baru AS menyusun dan melaksanakan kebijakan diplomatik dengan Tiongkok, mereka harus menghormati kepentingan inti Tiongkok dan menaati garis merah tersebut. Ini akan mendorong pemerintah AS lebih cermat ketika menyusun kebijakan dengan Tiongkok.
Sementara itu, tindakan ini juga mencerminkan strategi diplomatik Tiongkok semakin matang. Hubungan Tiongkok-AS akan lebih setara, tidak hanya saling menguntungkan, tapi juga dapat saling mengenakan sanksi setara. Titik waktu putaran sanksi ini dan target sanksi sepenuhnya mengkonfirmasi Tiongkok yang dengan aktif mengatur agenda dalam hubungan dengan AS, yaitu tidak berdansa dengan perubahan kebijakan AS, juga tidak membiarkan sejumlah politikus merugikan kepentingan Tiongkok.
Memilih saat ini mengumumkan sanksi tersebut, juga menunjukkan pihak Tiongkok dengan sikap yang menahan diri dan kesungguhan hati, yaitu Tiongkok juga punya alat sanksi, tapi Tiongkok tidak hendak mengenakan sanksi dalam masa jabatannya, karena kami tidak mau melihat hubungan kedua negara dirusak lebih serius akibat tindakan gila mereka.
Selain itu, sanksi yang dikenakan Tiongkok kali ini masih terdapat satu tempat yang berbeda, yaitu sanak keluarga mereka dan perusahaan bersangkutan juga dimasukkan dalam daftar sanksi ini. Sesudah mantan pejabat-pejabat AS ini memasuki dunia bisnis, perusahaan manapun yang mengundang mereka, akan menghadapi kerugian kepentingan di pasar Tiongkok. Karena politikus dan perusahaan tersebut jangan berkhayal mendapatkan keuntungan apapun dari perkembangan hubungan Tiongkok-AS.
Bagi mantan pejabt-pejabat yang muncul dalam daftar ini, mereka semuanya pernah bertolak dari kepentingan diri sendiri, merusak hubungan Tiongkok-AS, maka Tiongkok harus melakukan tindakan balasan yang setara. Ambil contoh dengan Mike Pompeo, sebagai mantan Menlu AS, dia pernah secara umum menyatakan, "Kami berbohong, kami menipu, dan kami mencuri. Ini adalah kemuliaan dari eksplorasi dan kemajuan Amerika yang berkelanjutan."
Selama masa jabatannya, Pompeo berkali-kali menyerang dan memfitnah Tiongkok, mengeluarkan serangkaian kebijakan yang mengintervensi ususan dalam negeri Tiongkok, merugikan kepentingan dan perasaan rakyat Tiongkok, serta merusak hubungan Tiongkok-AS. Bahkan justru pada satu hari sebelum masa jabatannya diselesaikan, pernyataan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS mengenai apa yang disebut Tiongkok melakukan kejahatan “genosida” dan anti manusia terhadap kaum muslim Etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang, meninggalkan catatan yang konyol dalam “Daftar Kebohongan” Pompeo.
Sebenarnya, rakyat dari berbagai etnis di Xinjiang hidup dan bekerja dengan damai dan sejahtera, hidup dalam persatuan dan harmoni. Jelas bahwa situasi stabilitas dan kemakmuran di Xinjiang tidak akan diubah oleh fitnahan seperti Pompeo. Seperti apa yang disebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying, politikus AS yang terkenal dengan nama busuk suka berbohong dan menipu ini sedang menjadikan diri sebagai seorang badut yang diketawai orang pada abad ini.
Faktanya, "Menteri luar negeri terburuk dalam sejarah Amerika" yang diakui umum ini telah memakan buah pahit dari "diplomasi kebohongan", "diplomasi pemaksaan", dan "diplomasi sanksi"nya diri sendiri. "Dikesampingkan oleh banyak sekutu asing, diejek oleh lawan, bahkan dibenci dan dijauhi oleh sejumlah besar diplomat bawahannya", demikian digambarkan New York Times seputar situasi Pompeo ketika dia mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri.
The "Washington Post" baru-baru ini juga menerbitkan sebuah artikel yang merangkum "kebohongan Pompeo" selama masa jabatanya, dan juga "dengan rasa penuh kesal" mengakhiri rangkuman karena “tidak memiliki sisa halaman yang cukup untuk merekam semua kebohongannya”.
Berorientasi masa depan, seperti apa yang ditunjukkan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi beberapa hari lalu, hubungan Tiongkok-AS saat ini telah menemui persimpangan jalan baru, dan diharapkan dapat membuka jendela harapan baru. Pemerintah AS yang baru diharapkan dapat memelihara rasional, melanjutkan dialog, mengembalikan hubungan kedua negara ke jalur yang tepat, dan memulai kembali kerja sama.
Kami yakin bahwa asal AS menarik pelajaran dan benar-benar berjalan searah dengan Tiongkok, Tiongkok dan AS dapat menyelesaikan konflik dan perbedaan melalui dialog, memperluas kepentingan bersama melalui kerja sama, dan menemukan cara hidup berdampingan antara kekuatan besar yang tidak hanya saling menguntungkan tapi juga bermanfaat bagi dunia.
