Sabtu, 15 Januari 2022 12:13

Koalisi GERAM minta Disnaker sikapi dugaan pelanggaran hak karyawan di PT Ciomas Adisatwa

Peristiwa

Koalisi Gerakan Rakyat Menggugat menyayangkan tindakan PT Ciomas Adisatwa yang diduga mengabaikan hak-hak karyawan dan melakukan pemecatan sepihak terhadap beberapa karyawannya.

"Geram menyayangkan tindakan perusahaan PT Ciomas, yang memecat karyawan sepihak dan mengabaikan hak-hak karyawan, Ini bisa masuk kejahatan. Harus ada sanksi bagi perusahaan yang melakukan tindakan seperti ini," tegas Ketua Koalisi Geram Andri Arifin Sabtu, (15/1/2022)

Koalisi Geram kata Andri meminta dinas tenaga kerja terkait untuk segera bersikap menurunkan tim melakukan investigasi terhadap dugaan kejahatan upah yang dilakukan perusahaan PT Ciomas yang telah mengabaikan hak-hak karyawan dan melanggar UU. 

"Pelanggaran ini jelas harus ada sanksi sesuai yang diatur  dalam UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Dan Disnaker harus segera bersikap," tambahnya. 

Investigasi dan sidak harus dilakukan oleh Disnaker, sebab, dari informasi yang didapat GERAM ada banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Ciomas terhadap hak-hak karyawannya. 

"Data dan laporan yang kami terima dan pelajari patut diduga, PT Ciomas menggunakan penyedia jasa pihak ketiga PT AMP sejak 2020, yang diduga tidak berbadan hukum," bebernya. 

Diketahui PT. Ciomas Adisatwa, yang terletak di Jalan Trans Sumatera, Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) dilaporkan ke Polda Lampung oleh mantan karyawan bernama, Hamdan.

Perusahaan group Japfa Comfeed yang memproduksi pengolahan daging ayam tersebut dilaporkan dengan nomor Laporan Polisi  STTLP/B/55/I/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG.

Hamdan melaporkan PT Japfa Comfeed atas dugaan kejahatan terhadap pekerja atau pelanggaran pidana pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerjanya. 

Ia mengaku, sebelum melapor telah melakukan mediasi dengan perusahaan, namun mediasi gagal menemui kesepakatan.

“Sebelumnya saya sudah tanyakan kepada Pak Ahmad Najih selaku Personalia General Affair PT Ciomas Adisatwa, baik secara lisan maupun tulisan, sayangnya mereka malah tak menggubris,” ujar Hamdan kepada sejumlah Wartawan, usai melaporkan hal tersebut ke Polda Lampung pada Kamis, (13/1/2022)

Hamdan mengaku, bekerja di PT Ciomas Adisatwa sejak tahun 2015 hingga bulan November tahun 2021. Dirinya mengaku, tidak diberikan hak-haknya oleh PT Ciomas Adisatwa.

“Sejak kali pertama bekerja, hak-hak saya tidak pernah diberikan PT. Ciomas Adisatwa,” tambahnya lagi.

Dia membeberkan, selain melakukan pemecatan sepihak, PT Ciomas Adisatwa juga diduga tidak memberikan hak-hak pekerja, di antaranya pembayaran upah gaji yang di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta tidak membayarkan upah gaji lembur dan tidak memberikan jaminan sosial, baik BPJS Kesehatan atau BP. Jamsostek. 

Untuk diketahui lanjutnya, PT Ciomas Adisatwa, mempekerjakan pekerjanya pada tiga bagian, yakni. Bagian Dirty Area, Clean Area dan Bagian Gudang , dari tiga bagian tersebut pekerja yang bekerja, diperkirakan mencapai hingga ratusan pekerja. 

“Padahal, berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kami pekerja akan diberikan jaminan sosial,” ungkapnya. 

Sementara Personalia General Affair PT. Ciomas Adisatwa Ahmad Najih saat dikonfirmasi Wartawan, belum merespon. 

favorite 1 likes

question_answer 0 Updates

visibility 218 Views

Update
No Update Available
Related News
Kreatif! Lurah Meruya Selatan hiasi kantor dengan payung warna-warni semarakkan HUT Ke-77 RI
Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, Dandim 0503/JB hadiri apel gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih
Ini imbauan Babinsa Koramil 03/GP saat bagikan masker di Pasar Tomang Barat
×