Pengentasan kemiskinan adalah impian bersama umat manusia dan tujuan utama Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB.
Di jalan yang penuh tantangan, sekaligus penuh harapan ini, semua negara di dunia harus bergandengan tangan dan saling membantu dalam perjuangan menghapuskan kemiskinan.
Dalam kunjungannya ke Tiongkok pada 1 April 2024, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Aula Besar Rakyat di Beijing.
Selama pembicaraan tersebut, Presiden Xi Jinping menyampaikan kesediaan Tiongkok untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang pengentasan kemiskinan, dan menyatakan kesediaan Tiongkok untuk membantu Indonesia di bidang pengentasan kemiskinan.
Prabowo juga menyatakan pemerintah baru Indonesia bersedia mendorong kerja sama Indonesia-China di bidang perdagangan dan pengentasan kemiskinan dan aktif mendorong sinergi strategi pembangunan negara. Pernyataan ini menunjukkan keinginan kuat kedua negara untuk bekerja sama mengentaskan kemiskinan dan memberi manfaat bagi rakyat kedua negara.
Sebelumnya, Prabowo telah berulang kali menyebut pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu fokus Indonesia di bawah pemerintahannya.
Dalam debat kampanyenya, misalnya, Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan dan kelaparan adalah prioritas utama pembangunan sosial Indonesia dan merupakan faktor penting untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas nasional.
Ini sejalan dengan strategi Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo, sekaligus mencerminkan tekad kuat pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan.
Sebagai negara berkembang terbesar di dunia, Tiongkok telah mencapai prestasi yang diakui dunia dalam pengentasan kemiskinan.
Pada 25 Februari 2021, Tiongkok mengumumkan bahwa 98,99 juta masyarakat miskin di pedesaan telah keluar dari jurang kemiskinan, hal ini menandakan keberhasilan Tiongkok menghapuskan kemiskinan absolut di negerinya, yang juga berarti, Tiongkok 10 tahun lebih cepat menyelesaikan tugas pengentasan kemiskinan yang ditetapkan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB.
Prestasi ini tentunya tidak terlepas dari konsep pembangunan Tiongkok yang berorientasi pada rakyat.
Pemerintah Tiongkok mencari akar penyebab kemiskinan, lalu mengambil serangkaian kebijakan efektif, dan seluruh jajaran pemerintahan bekerja sama untuk menghapuskan kemiskinan.
Dengan bermodalkan pengalamannya menghapuskan kemiskinan, Tiongkok juga aktif membantu negara-negara berkembang lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.
Selama belasan tahun terakhir, Tiongkok telah membagikan teknologi penanaman benih padi hibrida kepada Indonesia, untuk meningkatkan produksi pangan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok juga telah mengirimkan tenaga profesional di sektor pertanian untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di sektor agraris, misalnya penanaman padi hibrida dan pengembangan komoditas tanaman, serta mendirikan kawasan industri pertanian.
Pada 2019 lalu, Indonesia meluncurkan program Benchmarking dengan mengirimkan kepala desa dari berbagai daerah untuk mengunjungi Tiongkok, agar mereka dapat secara langsung melihat perkembangan di daerah pedesaan Tiongkok.
Pada tahun 2023, puluhan kepala desa kembali diberangkatkan ke Desa Zhencun, Kota Wuhu, Provinsi Anhui untuk melakukan kajian mendalam. Kunjungan para Kepala desa ke pedesaan Tiongkok diharapkan dapat memberikan pemahaman dan inspirasi yang berharga untuk implementasi pembangunan desa di Indonesia.
Seperti yang dikatakan oleh Prabowo saat dirinya diumumkan memenangkan pemilu 2024,"Kita harus bersatu menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita."
Kita tunggu saja, apakah Prabowo dapat menunaikan komitmennya setelah dirinya dilantik Oktober mendatang.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, banyak pengalaman Tiongkok yang dapat dipetik oleh Indonesia, kedua negara dapat bersatu dan saling membantu untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan tahun 2030.
