KTT trilateral Amerika Serikat, Jepang dan Filipina digelar di Washington, pada tanggal 11 April yang lalu.
Dalam pernyataan bersama usai KTT tersebut, ketiga negara tersebut mengatakan, akan meningkatkan kerja sama pertahanan untuk mendorong apa yang disebut ‘keamanan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik maupun dunia’, dan menuduh Tiongkok ‘ secara sepihak mengubah status quo melalui kekuatan bersenjata’, serta menyampaikan apa yang disebut ‘keprihatinannya‘ atas tindakan Tiongkok yang menjaga kedaulatan negara di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan Laut Timur.
Kali ini AS berupaya keras demi membentuk ‘lingkaran kecil’ yang baru ini.
Mengenai kerja sama keamanan, dalam pernyataan trilateral tersebut telah ditetapkan bahwa AS dan Jepang akan terus mendukung pembangunan kemampuan Pasukan Penjaga Pantai Filipina, ketiga pihak mendirikan mekanisme dialog maritim trilateral, serta berencana melakukan latihan bersama di perairan Jepang pada tahun 2025.
Menurut laporan AP, dalam pembiaraan trilateral tersebut, AS menegaskan kembali kepada pihak Filipina, apabila pesawat, kapal atau pasukan bersenjata Filipina mengalami serangan di Laut TIongkok Selatan, dapat beraksi dengan berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina.
Analis menunjukkan, AS begitu mendukung Filipina, telah mencerminkan niatnya yang terus membuat kekacauan di Laut Tiongkok Selatan.
Baru-baru ini Mantan Presiden Filipina Duterte dalam wawancaranya menunjukkan, “Laut Tiongkok Selatan dulunya damai dan tenang, namun setelah orang AS datang, di sini penuh dengan kebisingan.”
Mengenai isu yang terus dibikin Filipina di Laut Tiongkok Selatan, tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan keamanan dan militer dari negara besar di luar kawasan, dan juga berharap dapat berbagi keuntungan di bidang ekonomi. Kerja sama ekonomi adalah umpan lain yang dilontarkan Amerika Serikat kepada Filipina.
AS, Jepang, dan Filipina bersama-sama mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan apa yang disebut "Koridor Ekonomi Luzon" untuk mempercepat investasi terkoordinasi dalam proyek infrastruktur yang berpengaruh signifikan, termasuk modernisasi kereta api dan pelabuhan, serta pengembangan energi bersih, dan penerapan rantai pasokan semikonduktor.
Sebelumnya, ketika Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengunjungi Filipina pada awal Maret lalu, dia mencoba mengajak Filipina untuk bergabung dalam apa yang disebut "Aliansi Chip Demokrat" dan mengancam tidak akan menjual teknologi canggih dari AS dan sekutunya kepada Tiongkok.
Selain itu, AS dan Jepang juga berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong Filipina bergabung dengan apa yang disebut "Kemitraan Keamanan Mineral". Dapat terlihat bahwa AS sedang berupaya merekonstruksi rantai industri regional dan mengajak beberapa negara untuk membangun “zona ekonomi mengeksklusi Tiongkok” untuk menghambat pembangunan ekonomi Tiongkok.
Kepulauan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang dimiliki Tiongkok. Kedaulatan territorial dan hak dan kepentingan maritim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan berdasar sejarah dan hukum penuh. Selama tahun-tahun belakangan ini,
TIongkok selalu aktif mencari solusi dengan pihak Filipina, untuk mengelola situasi di Terumbu Karang Ren'ai Jiao secara efektif tanpa mengorbankan pendirian prinsipal masing-masing.
Berkat pemahaman relevan yang dicapai oleh kedua belah pihak, situasi di Terumbu Karang Ren'ai Jiao terpelihara stabil dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, sejak pemerintahan baru Filipina berkuasa, pihaknya menyerah untuk mematuhi kesepahaman yang dicapai kedua pihak, sehingga mengakibatkan gejolak baru di Laut Tiongkok Selatan.
Tiongkok terpaksa mengambil langkah yang diperlukan untuk menlindungi kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya.
Tiongkok selalu berpendirian menyelesaikan secara damai perselishan kedaulatan wilayah melalui perundingan, namun ini tidak berarti bahwa Tiongkok akan menoleransi prilaku yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh negara tertentu.
Dengan latar belakang negara-negara ASEAN secara keseluruhan memperkuat hubungan dengan Tiongkok, “lingkaran kecil” AS, Jepang, dan Filipina malah bergerak melawan arus kencederungan, dan apa yang dibawanya ke kawasan ini sama sekali bukan “keamanan dan kemakmuran”, melainkan konfrontasi dan ancaman.
