Jumat, 28 April 2017

Panglima TNI : Pejabat TNI yang korupsi hambat pembangunan dan kemajuan TNI

Fokus tahun ini adalah bersih-bersih di tubuh TNI dari masalah korupsi, karena korupsi dapat menghambat kemajuan dan pembangunan TNI, korupsi pasti dilakukan oleh oknum pejabat TNI yang mempunyai wewenang, bukan oleh prajurit di lapangan. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam amanatnya saat mengambil Apel Luar Biasa Gabungan seluruh Prajurit dan PNS TNI di lingkungan Mabes TNI, bertempat di Lapangan Apel Gedung B 3, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/1).

“Kita harus melindungi TNI, melindungi prajurit dari kelakuan oknum pejabat TNI yang korup. Saya perintahkan untuk Irjen TNI, POM TNI dan petugas lainnya membentuk Tim untuk melakukan bersih-bersih terhadap korupsi,” tegas Panglima TNI.

Menurut Panglima TNI, tantangan pada tahun 2017 akan semakin kompleks, salah satunya adalah semakin masifnya penggunaan media sosial yang menjadi medan pertempuran baru oleh kelompok masyarakat untuk mencapai tujuannya. “Penyebaran informasi dan berita-berita bohong (hoax) melalui media sosial juga dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan, Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dan munculnya radikalisme,” katanya.

“Prajurit dan PNS TNI harus cerdas, pandai memilah dan memilih berita yang positif dan bermanfaat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak benar. Jangan mudah percaya terhadap berita bohong tersebut, percayalah kepada Komandan Satuanmu masing-masing,” ujarnya.

Pada tahun 2017, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pilkada Serentak, baik pemilihan Gubernur maupun Bupati/Walikota. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, TNI akan netral dan menjamin Pilkada berjalan aman dan lancar. “Kepada seluruh Prajurit TNI, saya perintahkan agar bersikap netral dan melaksanakan pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, pada tahun 2016 lalu TNI telah melaksanakan bersih-bersih diri dari Narkoba, walaupun dalam melaksanakan tugas masih ada prajurit-prajurit yang tidak sesuai dengan aturan, mencoreng nama baik TNI. “Kepada prajurit TNI yang terlibat masalah Narkoba, tidak ada ampun lagi, apabila terkena Narkoba, maka tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI, hukumannya dipecat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 62,” tegasnya.

Diakhir sambutannya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan perintah harian untuk dipedomani dan dilaksanakan. Pertama. Tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman dalam kehidupan, serta pengabdian terhadap bangsa dan negara. Kedua. Tingkatkan disiplin, dedikasi dan loyalitas sebagai jati diri dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Ketiga. Kembangkan cara berfikir yang sederhana namun menyentuh dan berpengaruh nyata terhadap percepatan pembangunan TNI di tengah dinamika dan kompleksitas tugas TNI ke depan. Keempat. Patuhi aturan yang berlaku dan segala bentuk perintah kedinasan, serta hindari dan jangan lakukan pelanggaran sekecil apapun. Kelima. Pelihara dan tingkatkan harmonisasi dengan rakyat agar bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional dan siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Keenam, Tingkatkan kinerja dengan dedikasi dan motifasi hanya untuk TNI dan NKRI yang sangat-sangat kita cintai.

Turut hadir pada apel luar biasa gabungan tersebut diantaranya, Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Hediawan, M.P.A., M.B.A., Irjen TNI Letjen TNI Setyo Sularso, Danjen Akademi TNI Letjen TNI Bayu Purwiyono, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Andogo Wiradi, Para Asisten Panglima TNI dan Para Kabalakpus TNI.
REDAKSI-AnJ

Masuk atau Daftar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Infodarianda.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.