Minggu, 20 Agustus 2017

Deklarasi dan Pernyataan Timor Timur Setia Indonesia

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada tuhan yang maha esa, dimana kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara deklarasi TIMSI tema "Menggagas Penyelesaian hak-hak WNI bekas Provinsi Timor Timur di seluruh Indonesia.

Deklarasi TIMSI yang diselenggarakan oleh Putra Putri WNI bekas Provinsi Timor Timur kali ini merupakan deklarasi pertama/pengukuhan dan pernyataan sikap untuk menyikapi segala persoalan yang di hadapi khususnya WNI bekas Propinsi Timor Timur wilayah NTT dan seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh TIMSI dan dibantu oleh para pemikir dari akademik-Tokoh, Pemuda yang tangguh.

Perlu kami sampaikan kepada hadirin, bahwa pada tanggal (7/1) akan dilaksanakan deklarasi yayasan TIMSI bertujuan memperjuangkan hak-hak kemanusian dan budaya sosial lainya sesuai dengan misi/visi di terbentuknya yayasan TIMSI, serta selanjutnya akan penyusunan/kepengurusan TIMSI dan pengukuhan untuk memperjuang hak-hak WNI bekas Provinsi tim-tim serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan tuntuk segera menutaskan hak-hak WNI bekas Provinsi tim-tim yang masih di wilayah NTT dan di seluruh Indonesia.

Deklarasi Yayasan TIMSI kali ini adalah betujuan untuk memperjuangkan kemanusiaan, budaya sosial sekaligus hak-hak WNI bekas Provinsi tim -tim di wilayah NTT dan seluruh Indonesia serta dilanjutkan dengan penyusunan kepengurusan Yayasan TIMSI untuk agenda TIMSI tahun 2017.

Deklarasi TIMSI kali pertama adalah menetapkan kepengurusan untuk agenda TIMSI tahun 2017 yaitu, menetapkan penyempurnaan AD, ART dan Kode Etik yayasan TIMSI, menetapkan kepala bidang bidang kepengurusan Yayasan TIMSI tahun 2017. Menetapkan agenda program kerja TIMSI tahun 2017, menetapkan Ketua Umum TIMSI tahun 2017, menetapkan anggota kepengurusan TIMSI tahun 2017, menetapkan Pembina Yayasan TIMSI tahun 2017, mentapkan anggota kehormatan TIMSI tahun 2017, menetapkan rekomendasi/SK Internal dan Eksternal Kepengurusan TIMSI, untuk DPP DPW DPD di seluruh Indonesia.

Sebagai tindaklanjut dari hasil deklarasi tercatat telah berlangsung satu kegiatan penting diantaranya penyusunan akte notaris TIMSI 2017 lainnya, Rapat Pleno pelantikan Pengurus TIMSI, diskusi membahas registrasi data WNI bekas Provinsi tim-tim dibawah naungan TIMSI serta merumuskan agenda tahunan TIMSI secara nasional yang berlangsung sampai akhir Desember 2017.

Selanjutnya kami masih memiliki banyak agenda lainya yang sangat penting yaitu agenda bulanan, pertama adalah sebagai berikut, meminta pemerintah segera melaksanakan TAP MPR Nomor V tahun 1999.

1. Meminta pemerintah segera mencabut Perpres Nomor 25 Tahun 2016 mengenai kompensasi bagi WNI bekas Provinsi tim-tim.

2.Meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah hukum terhadap pengurus KOKPIT berkenaan dengan temuan TIMSI mengenai PUNGLI organisasi KOKPIT.

3. Meminta pemerintah untuk mengaudit organisasi KOKPIT dari tahun 2003 sampai 2017.

4. Meminta pemerintah untuk membubarkan organisasi KOKPIT yang mengatasnamakan WNI bekas Provinsi tim-tim di seluruh Indonesia.

5. Meminta pemerintah dan lembaga lembaga pemerintahan lainya untuk bersama-sama yayasan TIMSI untuk mengagas penyelesaian hak-hak WNI bekas Propinsi tim-tim sekaligus meminta pemerintah untuk menghapus istilah warga baru untuk WNI bekas Provinsi tim-tim di wilayah NTT dan sekitarnya.

Dengan tema, "Menkaji Kinerja Pengurus TIMSI Dalam Mengagas Penyelesaian Hak-Hak warga Negara Indonesia bekas Provinsi Timor Timur di seluruh Indonesia.

Tanggal dan waktu akan ditetapkan selanjut dalam kepengurusan selesai deklarasi TIMSI.

TIMSI juga akan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang perduli akan nasib WNI bekas Provinsi Timor-Timur di NTT juga diseluruh Indonesia.

Pada prinsipnya lahirnya Yayasan TIMSI adalah untuk memperjuangkan segala hak-hak hukum, melengkat pada WNI bekas Provinsi tim-tim di seluruh Indonesia dan yang paling penting adalah

1. Meminta pemerintah segera melaksanakan dan mengimplementasikan TAP MPR Nomor V Tahun 1999 yang mengatur hak-hak kewarganegaraan WNI bekas Provinsi tim-tim yang setia kepada NKRI.

2. Meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit terhadap hak-hak WNI bekas Propinsi tim-tim yang masih di wilayah NTT dan sekitarnya, sosialisasi akte pendiri serta akte notaries TIMSI 2016, sosialisasi agenda kerjaa TIMSI tahun 2017.
Sosialisasi visi dan misi TIMSI, sosialisasi pendirian DPP dan DPW DPD di seluruh Indonesia.

5. Pendataan jumlah WNI bekas Provinsi Timor Timur yang asli di seluruh Indonesia.

6. Komunikasi secara reguler mengenai perkembangan TIMSI 2017 baik di pusat maupun diseluruh wialayah NKRI.

Kami mengakui bahwa segala kekurangan kami atas penyelenggaraan deklarasi yayasan TIMSI kali ini sangat sederhana, maka saya atasnama yayasan TIMSI memohon maaf serta dukungan doa, dukungan moril serta kerjasamanya agar kami bisa mencapai cita cita, baik dari pemerintah maupun stakeholder pemerintah sangat kami harapkan agar program kerja TIMSI nasional dapat berkesinambungan dengan baik juga akuntable.

Demikian sambutan dari saya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia deklarasi yang telah bekerja keras sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik sederhana.

Saya atasnama TIMSI menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada para pembicara dan moderator, serta dukungan dari media dan panitia deklarasi TIMSI.

Kami berharap, kerjasama ini dapat berlanjut lebih baik di masa yang akan datang.

Selamat mengikuti deklarasi nasional, semoga deklarasi TIMSI ini bermanfaat untuk kemajuan bagi kami WNI bekas Provinsi Timor Timur diseluruh Indonesia serta untuk masa depan kita kita semua.

Semoga tuhan yang maha kuasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada TIMSI dan kita semua untuk dapat senantiasa kuat dan sabar dan tabah memperjuangkan hak-hak WNI bekas Provinsi tim-tim di seluruh Indonesia.
REDAKSI-MuI

Masuk atau Daftar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Infodarianda.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.


IdA Lain-Lain