Rabu, 28 Juni 2017

DPRD Halbar gelar RDP

Jailolo - Halmahera Barat (Halbar), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Halbar dengan perwakilan dari kecamatan sebanyak 78 orang, di ruangan Komisi I DPRD Halbar, Senin (9/1).

Dalam RDP yang berlangsung pihak Apdesi meminta DPRD Halbar untuk mempertanyakan tunggakan dana Siltap dan dana operasional selama enam bulan yang belum dibayar oleh Pemda Halbar.

Di sela-sela berlangsungnya RDP, Rustam Fabanyo selaku Sekretaris Apdesi Kabupaten Halbar mengatakan, "Kami berharap DPRD Halbar sebagai wakil rakyat bisa mewakili keluhan Apdesi hari ini untuk menjelaskan dan mempertanyakan ke Pemda Halbar terkait tunggakan dana Siltap dan dana operasional yang belum terbayar selama ini di 2016".

"Jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti DPRD ke Pemda Halbar maka akan berimbas unsur pidana ke pegurus Apdesi Kabupaten Halbar, pasalnya jika dana tunggakan itu tidak terbayar otomatis Kepala Desa yang bersangkutan akan menggunakan dana desa hal seperti ini yang tidak kami inginkan," terangnya.

"Kami berhrap di 2017 dana Siltap harus dipisahkan dengan dana operasional. Karena pembayaran dua objek melalui satu pintu berakibat pembayaran hanya ke Siltap sedangkan operasioanl tidak terbayar," ujarnya

Terpisah itu, Bendahara Apdesi Ruslan Rauf ikut menegaskan, "Terkait pembahasan pembayaran Siltap ini sudah berulang kali gelar pertemuan dan menghasilkan kesepakatan di DPRD bahwa pembayaran tunggakan dana Siltap 9 pada 2015 akan diselesaikan pada tahun 2016, sedangkan sekarang sudah 2017 harusnya sudah diselesaikan".

"Penundaan realisasi dana siltap membuat kami melihat kinerja DPRD belum nampak di mata Apdesi. Kami dengan Pemerintah Desa saat ini sangat bingung terkait dengan Permendagri 8 nomor 84 yang digambarkan dalam Perda belum dijalankan karena sampai saat ini belum disahkan, sehingga kami di desa belum bisa menjalankan roda pemerintahan. Hal ini menjadi polemik bagi kami, jika pengesahan masih memerlukan waktu yang panjang maka sebaiknya kita pergunakan Perda lama dulu".

Di sisi lain, Ketua Komisi I Djufri mengaku pihaknya akan berencana hering bersama Sekda Kabupaten Halbar Syaril Abdul Radjak dan SKPD terkait dengan pengurusan dana Simtak desa.

"Usai lantik pejabat esselon dua kami akan menyurat untuk mempertanyakan hal tersebut," terangnya.

"Dalam pertemuan tersebut pihak Apdesi belum puas dan melakukan pertemuan lanjutan dengan Sekda Halbar Syahril Abdul Radjak. Dalam pertemuan, Sekda Halbar berjanji pekan depan akan melunasi semua tunggakan baik itu dana Siltap maupun operasional," akunya.
REDAKSI-der

Masuk atau Daftar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Infodarianda.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.


IdA Lain-Lain