Rabu, 24 Januari 2018

Kerja sama perpustakaan UMK dan USM

UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus (UMK) menjalin kerja sama dengan UPT Perpustakaan Universitas Semarang (USM), Rabu (20/12/2017), yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua perpustakaan itu.

Penandatanganan MoU dilakukan Noor Athiyah SS. M.Hum (Kepala UPT Perpustakaan UMK) dan Nurlistiani S.Sos MA. (Kepala UPT Perpustakaan UMK) di ruang VVIP Gedung Rektorat UMK, disaksikan Dr. Suparnyo SH. MS (Rektor UMK) dan Dr. Subarkah SH. M.Hum (Wakil Rektor IV UMK).

Kehadiran Nurlistiani di UMK didampingi Tsani Fatimah S.Hum, Dyah Kartiksari S.Hum, Agung Budiyanto S.Hum, dan Sahesti Ningtyas A.Md (pustakawan); Endang Ratnawati SH. dan Mudji Rahayu (staf perpustakaan); Dr. Dyah Nirmala A. (dosen); serta Noer Adhi P S.Kom (asisten pustakawan).

Nurlistiani menyampaikan, pihaknya sebenarnya sudah ada kerja sama dengan Perpustakaan UMK melalui wadah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Jateng. Diharapkan, MoU dengan Perpustakaan UMK, menjadikan pihak bisa lebih bersinergi dalam kerja sama dan membawa membawa manfaat kedua belah pihak.

Dr. Suparnyo mengatakan, posisi perpustakaan di era digital sangatlah penting bagi perguruan tinggi, karena perpustakaan merupakan jantung informasi dan ilmu pengetahuan. Dan di era perkembangan Teknologi Informasi (IT), menurutnya, tanggung jawab pustakawan sangat berat, karena harus mengikuti perkembangan yang ada, sehingga bisa memenuhi harapan pemustaka,’’ ungkapnya.

Kemampuan perpustakaan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pemustaka, termasuk layanan berbasis IT atau internet, sangat penting artinya. Pasalnya, sebagian besar warga Indonesia sudah mengakses internet, sehingga mengemas layanan yang menarik serta mengikuti perkembangan IT, adalah sebuah keharusan bagi perpustakaan.
REDAKSI-der

Masuk atau Daftar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Infodarianda.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.