Jumat, 21 September 2018

KPK beri waktu dua minggu penyelenggara negara Kota Cirebon lapor kekayaan

Setiap penyelenggara negara diharuskan untuk melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki. Pendaftaran dipermudah dengan sistem online yang sudah diterapkan.

Pjs Wali Kota Cirebon, Dedi Taufik, meminta agar setiap penyelenggara negara, baik itu eksekutif maupun legislatif di Kota Cirebon untuk secepatnya melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki.

“Tadi berdasarkan paparan dari KPK, baru ada 3 orang dari eksekutif yang melaporkan harta kekayaan mereka,” ungkap Dedi.

Padahal jumlahnya mencapai 69 orang. Sedangkan untuk legislatif, dalam hal ini anggota DPRD Kota Cirebon tercatat sebanyak 32 orang yang belum melaporkan harta kekayaan mereka.

Karena itu, Dedi meminta agar waktu dua minggu yang diberikan oleh KPK agar dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi mereka untuk segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Khusus untuk eksekutif, perkembangannya ada pada Badan Kepegawaian. “Nanti kita akan koordinasikan secepatnya. Dua minggu mendatang sudah harus ada perubahan,” tegas Dedi.
REDAKSI-AnJ

Masuk atau Daftar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Infodarianda.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.


IdA Lain-Lain