Minggu, 22 Juli 2018

PWI, masih banyak wartawan belum memiliki sertifikat kompetensi

Untuk meningkatkan profesionalitas wartawan yang ada saat ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Nestle melakukan Safari Jurnalistik 2018 dengan tema Profesional, Berwawasan dan Beretika di ruang serbaguna Imbaya, Walikota Tarakan.

Dalam kegiatan Safari Jurnalistik tersebut, Wartawan yang mengikuti kegiatan diberikan pemahaman tentang ilmu jurnalistik baik itu wartawan investigasi, kode etik dan cara penulisan feature yang baik, oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Dalam kesempatan ini pula, dijelaskan jumlah keseluruhan wartawan yang mencapai ratusan ribu wartawan dari berbagai media baik cetak, televisi, radio dan online. Hanya saja, dari sekian banyak wartawan yang ada di Indonesia, hanya sekitar 9 ribu yang dianggap berkompetensi dibidang jurnalistik.

“Dari 9 ribu wartawan yang memiliki kompetensi semuanya dari PWI, belum termaksud dari kalangan IJTI, AJI dan organisasi kewartawanan yang lainnya,” ujar Marah Sakti Siregar, selaku Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat.

Khusus untuk PWI sendiri, jumlah wartawan yang ada saat ini mencapai 15 ribu wartawan, namun jika digabungkan dengan wartawan yang tergabung diorganisasi lainnya, tidak menutup kemungkinan jumlah wartawan yang ada bisa mencapai ratusan ribu diseluruh Indonesia.
“Kalau dari PWI yang memiliki sertifikat kompetensi lebih dari separuhnya, tapi kalau dihitung keseluruhan, maka jumlah wartawan yang ada saat ini dan memiliki sertifikat baru sekitar 13 sampai 15 persen,” tegas Marah.

Dengan inimnya jumlah wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi saat ini, ditambahkan Marah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PWI pusat untuk memberikan bimbingan dan uji kompetensi kewartawanan hingga ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. “Kan, saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, maka dari itu PWI pusat akan berkoordinasi dengan daerah untuk mengatur waktu dan memberikan pelatihan uji kompetensi kepada seluruh wartawan. Dengan harapan, kedepannya wartawan bisa bekerja profesional dan memberikan karya jurnalistik yang baik,” ungkap Marah.

Disinggung masalah netralitas perusahaan media, diterangkan Marah, sudah semestinya perusahaan meda dapat bersikap netral dan tidak memihak. Karena, hal tersebut dapat merugikan wartawannya yang memegang teguh netralitas apalagi yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
“Sebenarnya kita menyayangkan media yang tidak netral, apalagi tidak ada sanksi tegas yang dapat diterima media tersebut kecuali sanksi sosial dari masyarakat. Selain, media elektronik yang bisa dikenakan sanksi karena ada UU penyiaran yang mengatur media elektronik,” jelas Marah.

Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, Marah mengungkapkan, ujian kompetensi yang dilakukan oleh organisasi kewartwanan tidak sama dengan yang dilakukan PWI. Khusus untuk wartawan televisi, uji kopetensinya telah diatur oleh organisasi yang menaungi. “Mekanismenya sudah diatur masing-masing oleh organisasi kewartawanan yang diikutinya, tinggal bagaimana caranya wartawan tersebut mengikuti ujian tersebut. Namun, kita berharap semua wartawan dapat memiliki sertifikat uji kompetensi,” pungkasnya.
REDAKSI-AnJ

Masuk atau Daftar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Infodarianda.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.


IdA Media