Hari ini adalah Hari Anti Pekerja Anak Sedunia. Menjelang hari itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UNICEF bersama-sama mengeluarkan laporan terbaru yang menyatakan bahwa jumlah pekerja anak global tahun ini meningkat kembali untuk pertama kalinya selama 20 tahun terakhir ini.
Sementara itu, di depan Konferensi Perburuhan Internasional ke-109 di Jenewa, isu kerja paksaan dan perekrutan pekerja anak di Amerika Serikat (AS) dikritik secara luas. Banyak analis berpendapat, AS harus bertanggung jawab atas menggawatnya masalah pekerja anak global.
Menurut statistik, kini di AS terdapat sekitar 500 ribu pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan pertanian. Menurut the Washington Post, dari tahun 2003 hingga 2016, terdapat 452 anak tewas akibat luka pada waktu kerja, di antaranya 237 anak meninggal dalam kecelakaan pertanian.
Penderitaan anak-anak itu hanya merupakan bagian masalah pelanggaran HAM sistemik di AS. Menurut data terkait, jumlah pekerja yang dijual ke seluruh AS untuk melakukan pekerjaan paksa itu mencapai 100 ribu orang setiap tahun. Dalam 5 tahun lalu, semua 50 negara bagian AS dan Distrik Kolombia sudah dilaporkan kasus kerja paksa dan perdagangan manusia.
Menurut statistik ILO, AS hanya meratifikasi 2 konvensi saja dalam 8 konvensi inti organisasi itu, AS merupakan salah satu negara yang paling sedikit meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Selain itu, AS juga merupakan negara satu-satunya yang belum meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Boleh dikatakan, baik hak buruh maupun perlindungan anak sudah menjadi korban dalam “Pengecualian AS”.
AS menyebutkan diri sebagai “ Mercu Suar HAM”, tapi di AS selalu terjadi kasus pelanggaran hak buruh sistemik. Sejumlah politikus AS selalu berbicara “peraturan” di atas bibirnya, dan juga berbohong untuk mencela negara lain “memaksa kerja” dan “melanggarkan HAM”. Sebenarnya, yang meremehkan peraturan internasional dan melanggarkan HAM itu justru AS diri sendiri.
