Pada tanggal 11 Juni lalu, KTT G7 digelar di Cornwall, Inggris. Semua rapat dan pertemuan tak terhindar dari satu topik yaitu bagaimana menghadapi pengaruh Tiongkok yang jauh dari mereka dan juga tidak menyertai konferensinya. Tiongkok sepertinya sedang menjadi musuh bersama negara bekas imperalisme termasuk AS, Eropa, Jepang dan Australia.
Topik bicara di antara negara bekas inperialisme itu adalah bagaimana menghancur Tiongkok, menaklukkan, memecah-belahkan Tiongkok dan meneruskan dominan mereka terhadap dunia. Satu negara yang berjarak 10 ribu km dari mereka tengah menghadapi tipu muslihat dari sebuah grup Barat. Saat ini, apanya yang tengah dilakukan oleh Tiongkok?
Pada tanggal 10 Juni lalu, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok meluluskan Undang-undang Keamanan Data Statistik, Undang-undang Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan, UU Status dan Penjaminan Kepentingan Anggota Dinas Aktif Tentara, UU Pemeliharaan Fasilitas Militer, UU Perpajakan, Undang-Undang Anti Sanski, meluluskan keputusan perbaikan UU Produksi Secara Aman serta keputusan memberikan hak kepada KRN Shanghai supaya menyusun Ketentuan Distrik Baru Pudong.
Yang perlu dicatat, pertama, Undang-undang Anti Sanksi Luar Negeri, walaupun beberapa negara Barat sedang bersekongkol untuk menahan pengaruh Tiongkok, tapi Tiongkok tidak takut, juga tidak panik, melainkan menghadapinya dengan menyusun Undang-undang Anti Sanksi;
Kedua, UU Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan dan Regulasi Pudong Baru bertujuan mendorong reformasi dan keterbukaan di Hainan dan Pudong Shanghai, sementara mendorong pembangunan Teluk Raya Guangdong-Hong Kong-Makao;
Ketiga, Undang-Undang Keamanan Data Statistik dan Undang-Undang Pemeliharaan Kedudukan dan Kepentingan Anggota Dinas Aktif Tentara Tiongkok bertujuan menjamin keamanan data dan kepentingan para anggota tentara Tiongkok, hal ini juga mempunyai makna penting.
Pada tanggal 11 Juni lalu, anggota Politbiro Komite Sentral PKT Yang Jiechi mengadakan pembicaraan via telepon dengan Menlu AS Blinken. Yang Jiechi mengatakan, dunia hanya mempunyai satu sistem dan tata tertib yang berbasis PBB dan Hukum Internasional, bukan sistem dan tata tertib yang diinginkan sedikit negara; hanya mempunyai satu patokan yaitu patokan dasar hubungan internasional.
Hubungan yang berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam; hanya mempunyai satu macam multilateralisme yaitu multilateralisme yang memberlakukan secara setara, saling menguntungkan dan menang bersama yang berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB, bukannya multilateralisme palsu yang berdasarkan kepentingan kelompok kecil dan politik grup.
Berkembang secara damai, adil, demokratis dan bebas adalah nilai bersama umat manusia. Penghormatan kedaulatan adalah prasyarat mewujudkan HAM. Piagam PBB dan Deklarasi PBB telah memastikan hal ini.AS harus menyelesaikan dengan sebaik-baiknya masalah pelanggaran HAM di dalam negerinya sendiri, bukan dengan semaunya mengintervensi urusan intern negara lain dengan dalih HAM. Ini memperlihatkan percaya diri Tiongkok, juga memperlihatkan tekad teguh Tiongkok untuk memelihara kepentingan nasional.
Beberapa tindakan yang diadakan oleh Tiongkok juga memperlihatkan sikap Tiongkok yang percaya diri, tidak panik, tidak takut, tidak gelisah. Segalanya sedang dimajukan dengan teratur. Setelah mengalami perang perdagangan, perang teknologi skala besar yang dilancarkan AS, dan provokasi dilakukan AS dengan Jepang, Australia di Taiwan, LTS dan Laut Timur, setelah mengalami apa yang disebut peristiwa HAM Xinjiang yang direkayasa oleh AS, peristiwa Kekacauan Hong Kong yang diorganisir AS, Tiongkok tetap maju dengan iramanya sendiri dengan stabil mendorong reformasi dan keterbukaan.
Ini jauh berbeda dengan kepanikan, kegelisahan dan emosi kebencian AS, Jepang, Australia, Inggris dan India. Ini memperlihatkan kematangan, keteguhan Tiongkok. Tipu muslihat dari sedikit negara yang ingin menodai Tiongkok tidak akan pernah menghalangi langkah maju Tiongkok.
