Tahun ini genap 75 tahun pelaksanaan Konstitusi Damai Jepang. Akan tetapi rangkaian tindakan yang dilakukan sejumlah politikus Jepang menunjukkan, pihaknya terus membesar-besarkan ancaman luar, berupaya menerobos pengikatan Konsititusi Damai supaya Jepang mendirikan Tentara Pertahanan dan memiliki hak pertempuran dengan dunia luar. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus mewaspadai sinyal bahaya dikeluarkan sejumlah politikus Jepang yang ingin mengembangkan kembali militerisme.
75 tahun yang lalu, Jepang merilis Konstitusi baru pascaperang setelah mengalami kegagalan menyeluruh dalam Perang Dunia II. Menurut Konsititusi, Jepang untuk selama-lamanya melepaskan hak untuk melancarkan perang, melakukan ancaman bersenjata atau dengan kekuatan bersenjata sebagai cara penyelesaian persengketaan internasional. Untuk mencapai tujuan itu, Jepang tidak memiliki kekuatan militer dan kekuatan perang lainnya, tidak mengakui hak pertempuran negara. Menurut Konsititusi, biaya militer Jepang tidak boleh melampaui 1 persen PDB.
Baru-baru ini, Partai Demokrat Liberal Jepang mengajukan proposal kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk mengatur kembali kebijakan diplomasi dan pertahanan, dan mengajukan Jepang harus memiliki kekuatan yang membalas serangan musuh, anggaran pertahanan Jepang harus ditambah sampai 2 persen ke atas.
Rakyat negara-negara Asia bahkan seluruh dunia sudah mencatat sinyal bahaya yang dikeluarkan politikus Jepang yang ingin mengamademen Konsititusi dan mengembangkan kembali militerisme.
Dalam kunjungan Fumio Kishida ke 6 negara yang baru berakhir, kebanyakan negara Asia menyatakan sikap hati-hati atas apa yang disebut sebagai ancaman luar yang dibesar-besarkan Jepang, ini menandakan negara-negara Asia sangat menghargai perdamaian yang sulit diperoleh.
Pemerintah Jepang hendaknya mendengarkan seruan masyarakat dalam negeri yang cinta pada perdamaian, mempelajari sejarah, terus menempuh jalan perkembangan damai.
