Belakangan ini, dalam Konferensi ke-50 Dewan HAM PBB yang diadakan di Jeneva terjadilah adegan ini, sekitar 70 negara yang diwakili Kuba berpidato bersama untuk menentang intervensi terhadap urusan dalam negeri Tiongkok dengan dalih HAM, sementara itu, lebih dari 20 negara berpidato sendirian untuk mendukung Tiongkok.
Adegan ini berkali-kali terjadi di arena internasional termasuk Dewan HAM PBB. Hampir seratus negara membela Tiongkok dengan cara yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa komunitas internasional khususnya negara berkembang mempunyai keputusan jelas mengenai baiknya atau tidak HAM Tiongkok, dan dengan tegas menentang Barat yang dipimpin AS menjadikan HAM sebagai alat politik untuk menindas saingannya. Suara adil dalam Dewan HAM ini adalah balasan tegas terhadap percobaan Barat yang dipimpin AS untuk mengupayakan hegenomi denagn dalih HAM.
Tahun-tahun terakhir ini, di latar belakang AS memandang Tiongkok sebagai saingan strategis terbesar, Masalah Xinjiang, Hong Kong, Xizang (Tibet), Taiwan menjadi kartu yang dimainkan politikus AS untuk mencegat Tiongkok.
Kebohongan yang diulangi seribu kali tetap adalah kebohongan. Dalam Dewan HAM PBB, kebijakan Tiongkok mengenai tata kelola di Xinjiang mendapat pengertian dan dukungan komunitas internasional termasuk negara-negara Islam, ini adalah bukti jelas. Kalau tidak mengenal betul hakiki masalah Xinjiang adalah masalah anti terorisme,kekerasan dan separatisme, tiada penindasan terhadap Muslim yang disebut, mana mungkin negara-negara Ialam membela Tiongkok?
Pada Mei tahun ini, kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet ke Tiongkok yang dinantikan oleh Barat tidak saja memberikan bukti untuk perkataan fitnah mereka, malah secara objektif memperlihatkan prestasi Tiongkok di bidang HAM kepada dunia. Michelle Bachelet menekankan, dirinya mengadakan komunikasi luas yang tidak diawasi selama kunjungan di Tiongkok, dan ini secara langsung membantah tidak transparannya yang digembar-gemborkan Barat, terdapat pula beberapa pejabat AS mengakui tiada masalahnya di Xinjiang, pembuatan kebohongan bertujuan mencoreng dan menekan Tiongkok.
Sebenarnya, semua orang jelas, begitu membicarakan soal pengabaian dan penginjakan HAM, AS baru adalah oknum terbesar. Dari satu juta orang tewas karena kegagalan penanggulangan wabah, sampai sering terjadinya kontradiksi ras dan kekerasan penembakan, dari hampir satu juta orang tewas dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal karena perang agresi yang terus dilakukan AS, sampai penjara gelap di luar AS yang sewenang-wenang melanggar HAM, orang yang menginjak HAM ini mana ada kualifikasi untuk membicarakan soal HAM?
Pada April tahun ini, Duta Besar Kuba untuk PBB Pedro Luis Pedroso mengeluarkan pertanyaan yang menyentuh hati, suatu hari, apakah Majelis Umum PBB menerima resolusi untuk menghentikan sementara kualifikasi keanggotaan AS di Dewan HAM? Padahal, ini juga adalah suara hati negara berkembang yang luas.
Ketika AS menyerang negara lain dengan dalih HAM, komunitas internasional seharusnya memberikannya sebidang cermin yang terbesar kepadanya. Sedangkan penyelidikan Dewan HAM PBB terhadap kondisi HAM AS harus sesegera mungkin dimasukkan dalam agenda.
