Bertepatan dengan peringatan genap 70 tahun berdirinya Kongres Rakyat Nasional (KRN) dan 75 tahun Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok, hampir 3.000 wakil dari KRN dan lebih dari 2.100 anggota Komite Nasional MPPR berkumpul di Beijing, menyampaikan suara masyarakat ke platform terpenting Tiongkok untuk berpartisipasi dan berdiskusi dalam politik, serta memberikan saran dan pendapat mereka untuk pembangunan negara, hal ini sekali lagi memperlihatkan vitalitas demokrasi ala Tiongkok.
Beberapa tahun belakangan ini, demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses di Tiongkok telah mengundang perhatian umum masyarakat internasional.
Menurut gagasan tersebut, rakyat seluruh Tiongkok melakukan pemilihan, bermusyawarah, mengambil keputusan, mengelola dan mengawasi negaranya secara demokratis berdasarkan hukum, serta menangani urusan negara, usaha ekonomi, budaya, dan sosial melalui berbagai cara dan bentuk berdasarkan hukum. Dalam sidang KRN dan MPPR Tiongkok, semua unsur demokrasi itu telah dilaksanakan dan diperlihatkan.
Ambil saja pemilihan secara demokratis sebagai contohnya, komite berbagai tingkat Kongres Rakyat di Tiongkok diangkat melalui pemilihan secara demokratis, mereka bertanggung jawab terhadap rakyat dan diawasi oleh rakyat.
Hampir 3.000 wakil dari KRN, seperti teknisi senior, tenaga kerja industri baru, “petani baru” dan kader yang menetap di desa, mewakili 1,4 miliar rakyat Tiongkok menggunakan hak untuk meninjau, berpendapat, bersuara dan memilihnya.
Sementara itu, para anggota Komite Nasional MPPR yang berasal dari berbagai partai, delegasi, kalangan dan sektor berpartisipasi dalam pemerintahan negara melalui pengawasan demoktaris dan diskusi politik.
“Demokrasi KRN” dan “Demokrasi Permusyawaratan” saling melengkapi, memperlihatkan ciri khas sistem politik demokratis Tiongkok.
Wakil KRN dan anggota Komite Nasional MPPR memiliki sebuah ciri khas yang unik, yaitu identitas dan profesinya sangat luas dan beragam, hal itu membuat mereka sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.
Menurut liputan media terkait Sidang KRN dan MPPR tahun ini, proposal-proposal yang diajukan dalam sidang secara terpusat mencerminkan masalah yang fenomenal dan berwawasan dalam perkembangan ekonomi Tiongkok saat ini, misalnya dari perlindungan hak dan kepentingan para pekerja dalam lowongan kerja yang baru, hingga perawatan lansia, medis, dan pendidikan, serta dari pembangunan hijau karbon rendah hingga kemandirian iptek.
Demokrasi bukanlah perhiasan, namun harus digunakan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Wakil KRN, Pan Jiaofeng, dalam Sidang KRN tahun lalu mengajukan proposalnya, mengunsulkan negara untuk menetapkan standar pengelolaan teknologi otomotif self-driving, dalam rangka menciptakan lingkungan yang baik bagi industri otomotif cerdas terhubung.
Beberapa sektor pemerintah yang membidanginya sangat mementingkan proposal tersebut, berkali-kali berkomunikasi dengannya, yang pada akhirnya mendorong pemerintah merevisi dan menerbitkan panduan industri terkait, dan sejumlah standar telah diberlakukan.
Menurut statistik, berbagai badan Dewan Negara Tiongkok pada totalnya telah melaksanakan lebih dari 12 ribu proposal KRN dan MPPR, menerima hampir 4.700 pendapat dan usulan dari para wakil KRN dan anggota Komite Nasional MPPR, serta mengeluarkan lebih dari 2.000 kebijakan terkait, mendorong kuat pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, “Jalur Menteri”, “Jalur Wakil KRN” dan “Jalur Anggota Komite Nasional MPPR” telah menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah, serta memperluas jalur komunikasi dan dialog dengan masyarakat.
Dunia ini beragam, pembangunan demokratis tidak hanya satu pola saja. Sejumlah negara lainnya sedang menjajaki pola politik demokratis yang sesuai dengan keadaan negaranya sendiri.
Melalui Sidang KRN dan MPPR Tiongkok, dunia dapat mengenal operasi mikroskopis demokrasi Tiongkok, mengamati keunggulan sistem politik demokratis Tiongkok, dan memahami kemajuan pembangunan Tiongkok dengan lebih baik.
