Pemimpin tertinggi Tiongkok Xi Jinping baru-baru ini menyatakan perlunya meningkatkan modernisasi sistem dan kemampuan pemerintahan negara melalui pendekatan hukum. Pembinaan tata hukum untuk urusan dalam dan luar negeri hendaknya diperkuat secara seimbang.
Partai Komunis Tiongkok sebagai partai berkuasa selalu memandang penting pembangunan tata hukum yang sesuai dengan keadaan dalam negeri. Xi Jinping menunjukkan, mempertahankan kepemimpinan PKT adalah jaminan fundamental untuk mendorong penyelenggaraan negara berdasarkan hukum.
Ia berpesan agar menjadikan pembinaan tata hukum sosialis yang berkarakteristik Tiongkok sebagai pedoman umum dalam pendorongan pemerintahan melalui pendekatan hukum. Tiongkok sekali-kali tidak boleh menjiplak pola atau metode negara lain, sekali-kali tidak boleh menerapkan konstitusionalisme atau triaspolitika Barat.
Tiongkok mendorong pemerintahan berdasarkan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan rakyat. Dalam sebuah rapat pada dua tahun yang lalu, Xi Jinping menunjukkan: kedambaan rakyat terhadap kehidupan yang indah semakin memperluas ke bidang-bidang demokrasi, tata hukum, kesetaraan, keadilan, keamanan dan lingkungan. Ia menegaskan: “Hal ini semestinya menjadi fokus perhatian dan titik tolak dalam penyelenggaraan negara berdasarkan hukum.”
Dalam rapat nasional tentang penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang digelar di Beijing belum lama lalu, Xi Jinping sekali lagi memberikan arahan agar pihak terkait secara positif menanggapi harapan dan permintaan baru masyarakat, secara sistematis meneliti dan menyelesaikan masalah-masalah yang paling diperhatikan masyarakat, terus meningkatkan rasa manfaat, rasa kebahagiaan dan rasa aman masyarakat, agar rakyat terlindungi hukum dan hidup tenteram dan sejahtera.
Xi Jinping menyatakan perlunya mendorong legislasi negara di bidang-bidang keamanan nasional, inovasi iptek, kesehatan publik, biokeamanan, peradaban ekosistem, antisipasi risiko serta undang-undang terkait urusan luar negeri, dalam rangka menjamin perkembangan sehat bisnis baru dan pola baru.
Pada Februari lalu, ketika Tiongkok pada masa krusial pencegahan dan pengendalian wabah virus corona, Xi Jinping memberikan instruksi agar penanganan wabah dilakukan dengan ketat mematuhi hukum. Dalam rapat nasional kali ini Xi Jinping dengan khidmat menunjukkan perlunya mengantisipasi tantangan dan risiko serta mengatasi kesulitan dan memecahkan perselisihan melalui pendekatan hukum.
