Pemerintah AS yang sisa masa jabatannya tidak seberapa lama sekali lagi mengenakan pembatasan terhadap produk-produk Xinjiang Tiongkok. Pada 13 Januari lalu, Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS ( ICE) merilis maklumat yang menyebut pihaknya akan menahan kapas dan produk kapas asal Xinjiang Tiongkok jika ditemukan di semua pos lintas negara. Perintah itu juga belaku untuk produk kapas yang diolah di negara ketiga. Melansir ABC, dari 13 perintah penangguhan impor yang dirilis oleh ICE sepanjang 2020, 8 perintah berkaitan dengan Xinjiang.
Lantas kenapa pemerintah AS membenci produk asal Xinjiang? Fakta jauh sebelumnya sudah membuktikan, apa yang disebut “kerja paksa” adalah kebohongan yang dibuat oleh sejumlah politisi AS dan wadah pemikir yang didukungnya. Dengan kedok yang direkanya itu, AS dengan mudah mengenakan sanksi terhadap produk Xinjiang, sehingga terungkaplah wajah sejati dan tipu muslihat AS yang berlagak seperti “pembela HAM”.
Sebagai industri pilar Xinjiang, usaha penanaman kapas dan tomat menyediakan lapangan kerja yang luas bagi warga setempat. Sejumlah politisi AS tiap hari menggaungkan HAM, namun bertindak jahat dengan merampas mangkuk dari penduduk Xinjiang. Masyarakat penasaran apakah AS ingin menimbulkan “pengangguran paksa” di Xinjiang?
Sebagai informasi, pada tahun-tahun terakhir, pemerintah Tiongkok menggulirkan banyak kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja, khususnya tentang ketenagakerjaan Xinjiang. Laporan Hasil Survei Lapangan Kerja Etnis Minoritas Xinjiang yang dikeluarkan pada Oktober 2020 menunjukkan, sebanyak 86,5 persen warga dari 4 desa yang terlibat dalam survei menyatakan keinginan bekerja ke luar kampung halaman. Fakta menunjukkan, kebijakan tenaga kerja Xinjiang sepenuhnya menghormati keinginan bekerja masyarakat, melindungi hak-hak pokok para pekerja, serta membantu masyarakat memperbaiki kehidupannya. Pada akhir tahun lalu, Xinjiang dinyatakan terlepas dari kemiskinan absolut.
Di dunia yang didominasi globalisasi, para politisi AS bersikeras menghalangi perkembangan Tiongkok dengan menggunakan masalah Xinjiang. Dengan adanya kebijakan yang membatasi produk asal Xinjiang, perusahaan AS juga tak luput dari kerugian.
Menghadapi terpaan serius dari pandemi Covid-19, sejumlah politisi AS bersikap acuh tak acuh dan masih terus “menggila” dengan menggunakan masalah Xinjiang, menimbulkan perlawanan yang merugikan kepentingan bersama seluruh dunia. Sisa racun politiknya tidak hanya merugikan negara lain, tapi juga akan berperan bumerang dan ditinggalkan oleh sejarah.
