Belakangan ini, suara kritik terhadap tindakan AS yang memveto upaya Palestina untuk menjadi anggota PBB terus bermunculan di sosmed luar negeri. Beberapa negara menyatakan kekecewaannya terhadap hal ini, termasuk Tiongkok, Mesir, dan Irlandia.
AS menggunakan hak vetonya pada tanggal 18 April waktu setempat. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tindakannya tersebut telah menghancurkan impian rakyat Palestina selama puluhan tahun, sekaligus mengekspos kemunafikan dan “standar gandanya” dalam masalah Palestina-Israel. Saat perang di Jalur Gaza terus berlanjut, AS tidak memainkan peranan yang selayaknya. Sementara saat rakyat Palestina menuntut keadilan, AS menghambatnya tanpa alasan. Semua ini membuat masyarakat melihat dengan jelas bahwa kebijakan “sepihak” AS telah menjadi hambatan terbesar dalam proses perdamaian Palestina-Israel.
Selama ini, membangun negara yang merdeka adalah impian rakyat Palestina. Dalam sejarah, Palestina pernah menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa, termasuk Yahudi, Kriten dan Muslim. Sejak zaman modern, seiring dengan berkembangnya zionisme di daerah ini, jalan pembangunan negara merdeka semakin sulit ditempuh oleh Palestina.
Semua negara yang benar-benar mendukung “Solusi Dua Negara” tidak akan menentang Paletina menjadi anggota PBB. Mengapa politikus AS yang sering menyebut “Solusi Dua Negara” berkali-kali menghancurkan harapan rakyat Palestina?
Analis menunjukkan, di satu sisi, pemerintah AS memperlakukan Israel sebagai sekutu terpenting, karena ingin memperkuat hegemoninya di Timur Tengah dan demi kebutuhan politik domestiknya. Tindakan AS yang “pilih kasih” dan “memanjakan” Israel dapat dikatakan “tidak terbatas”. Israel menentang Palestina menjadi anggota PBB.
AS sudah pasti mendukung tindakan tersebut. Di sisi lain, AS selalu menganggap segala kemajuan dalam masalah Palestina-Israel harus dilaksanakan di bawah kepemimpinannya sendiri. Jika Palestina mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB secara sepihak, hal ini akan melemahkan peran utama AS dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Dapat dilihat, AS sama sekali tidak akan adil dalam masalah Palestina-Israel. Di mata AS, dapat tidaknya Palestina dan Israel mewujudkan perdamaian tidaklah penting, yang pentingnya adalah menjaga kepentingannya sendiri.
Kini, konflik Palestina-Israel masih berlanjut dan krisis kemanusiaan semakin parah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, terus munculnya efek limpahan konflik Paletina-Israel. Pada tanggal 19 April waktu setempat, pejabat AS dan Israel mengungkapkan bahwa Israel melancarkan serangan udara terbatas sebagai pembalasan terhadap Iran. Timur Tengah kelihatannya terjebak dalam babak baru rawa pembalasan. Masalah Palestina adalah inti dari masalah Timur Tengah. Maka penerimaan Palestina sebagai anggota resmi PBB lebih darurat daripada kapan pun sebelumnya.
Yang lebih ironis adalah, Wakil AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengklaim, keanggotaan Palestina dalam PBB tidak membantu tercapainya “Solusi Dua Negara” untuk menyelesaikan masalah Paletina-Israel. Masyarakat ingin bertanya kepada wakil AS tersebut, hal apa yang dapat membantu tercapainya “Solusi Dua Negara”?
Senjata yang berkali-kali dikirimkan AS kepada Israel, atau hak veto yang berkali-kali digunakan AS di PBB? Semua tindakan yang menyimpang perdamaian ini lebih lanjut membuktikan bahwa AS adalah “perusak” urusan internasional dan regional. Dalam masalah yang berkaitan dengan nasib dan masa depan rakyat Palestina, siapa pun tidak memiliki hak veto.
