Komisi Uni Eropa pada Kamis sore (16/9) melayangkan gugatan terhadap pemerintah Inggris dengan alasan bahwa Inggris tidak menaati “protokol Irlandia Utara”. Wakil Ketua Partai Sinn Fein Irlandia Utara, Michelle O’Neill, yang selalu menyokong pemisahan Irlandia Utara dari Inggris, menunjukkan bahwa tindakan Inggris itu memperparah ketidakstabilan situasi di Irlandia Utara. Dua hari yang lalu, Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon menyatakan, baik setuju atau tidaknya pemerintah Inggris, dirinya akan tetap mendorong penyelenggaraan referendum putaran baru di Skotlandia pada tahun depan. Sebuah media melaporkan, sebagian dari Inggris tengah mencoba memisahkan diri.
Irlandia Utara menginginkan kemerdekaaan, Skotlandia menuntut referendum, hal-hal tersebut menambah kepusingan pemerintah Inggris. Kegagalan penanggulangan wabah Covid-19, tereksposnya karyawan kantor perdana menteri yang melanggar aturan penanggulanagan wabah Covid-19, terus meningkatnya inflasi, hingga masalah kemerosotan ekonomi, semua ini menjadi hal yang sedang memusingkan pemerintah Inggris. Pada awal bulan Juni, meskipun PM Inggris Boris Johnson lolos dari mosi tidak percaya, namun opini Inggris berpendapat ia telah kehilangan kredibilitas.
Meskipun begini, politikus Inggris masih mencoba mengalihkan perhatian publik pada kontradiksi domestik, bekas negara penjajah itu secara mati-matian mengikuti AS membuat masalah di Eropa maupun Asia-Pasifik, tindakan ini hanya akan menambah bahan lelucon di dunia.
Menghadapi masalah-masalah di dalam dan luar negeri, politikus Inggris lebih baik menangani urusannya sendiri terlebih dahulu.
