Sidang tahunan KRN dan MPPR atau “Dua Sesi” Tiongkok merupakan jendela penting bagi seluruh dunia untuk meninjau demokrasi ala Tiongkok. Pada tanggal 11 Maret, di depan rapat penutupan Sidang KRN tahun ini, para wakil KRN mengadakan pemungutan suara dan meluluskan keputusan untuk mengamandemen Undang-Undang Perwakilan Kongres Rakyat Nasional RRT dan Kongres Rakyat Daerah di Berbagai Tingkat. Pengesahan dokumen tersebut telah menyediakan contoh baru untuk meninjau pola demokrasi ini.
Di Tiongkok, perwakilan rakyat bagaikan “jembatan” yang menghubungkan partai berkuasa dan negara dengan rakyat, mewakili rakyat berpartisipasi dalam pelaksanaan hak-hak negara berdasarkan hukum, dan mencerminkan pendapat dan keinginan rakyat. UU Perwakilan yang berlaku sekarang diluluskan pada tahun 1992, inilah keempat kali amandemennya. Menurut informasi terbuka, rancangan amandemen yang diserahkan untuk pemeriksaan termasuk 34 pasal, total mencakupi 9 bidang. Di antaranya, di bagian ketentuan umum, untuk pertama kali dicantumkan isi “pelaksanaan demokrasi rakyat dalam seluruh proses”, sementara itu menetapkan prinsip dan tuntutan mengenai perwakilan rakyat wajib menjaga hubungan erat dengan masyarakat.
Menurut Peneliti Institut Ilmu Politik dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Fan Peng, mengikuti perkembangan zaman dan mengamandemen UU Perwakilan, justru adalah cerminan pelaksanaan demokrasi rakyat dalam seluruh proses. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk 2,77 juta wakil kongres rakyat di berbagai tingkat lebih baik mematuhi kewajibannya dan mencerminkan keinginan rakyat, sementara juga memberikan jaminan hukum dan sistem penting untuk mewujudkan modernisasi ala Tiongkok.
“Apa yang diserukan rakyat, pasti dapat tanggapannya.” Di Tiongkok, demokrasi bukan hanya hiasan, melainkan menerima pendapat dan menanggapi opini rakyat, serta membantu rakyat menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, demokrasi rakyat dalam seluruh proses mencerminkan orientasi nilai modernisasi ala Tiongkok yang selalu memprioritaskan rakyat.
Ambil “Dua Sesi 2025” sebagai contohnya. Sekitar 3.000 wakil KRN dan 2.100 lebih anggota MPPR yang berasal dari berbagai etnis dan sektor usaha berkumpul di Beijing, mereka membawa keinginan rakyat terbaru kepada platform musyawarah politik yang terpenting ini. Selama “Dua Sesi” berlangsung, masih diadakan banyak kali konferensi pers, untuk menyelesaikan kesulitan dan masalah rakyat.
Hal-hal yang dibahas bukan hanya urusan rumah tangga rakyat, tapi juga urusan negara, dan diperhatikan seluruh rakyat. Ekonom senior Kementerian Industri dan Perdagangan Luar Negeri Mesir Hisham Abubakar Metwally berpendapat, kunci suksesnya demokrasi ala Tiongkok ialah membantu pemerintah sepenuhnya memahami keinginan rakyat, mengambil sikap pragmatis menyelesaikan masalah fundamental masyarakat, dan terus mendorong modernisasi sistem tata kelola negara dan kemampuannya.
“Apa yang diinginkan rakyat, pastilah kami laksanakan.” Apakah demokrasi baik tidak, kuncinya pada kinerja. Melalui terus menerus memperbaiki demokrasi rakyat dalam seluruh proses, Tiongkok telah menjamin berbagai kebijakan dilaksanakan secara tepat waktu, mendorong perkembangan berkualitas tinggi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada demokrasi yang terbaik, hanya demokrasi yang lebih baik. Mengembangkan demokrasi rakyat dalam seluruh proses dalam perkembangan modernisasi ala Tiongkok, dengan demokrasi rakyat dalam seluruh proses lebih baik mendorong modernisasi ala Tiongkok, hubungan yang saling mendampingi dan saling mendukung tersebut, tidak hanya menjamin modernisasi ala Tiongkok berkembang semakin mantap, juga memungkinkan kualitas demokrasi ala Tiongkok semakin tinggi, dan terus memperkaya peradaban umat manusia.
